Sumbawa Besar (Suara NTB)- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa, mengaku pesimis untuk mengejar target investasi di yahun yang ditetapkan di angka Rp1, 7 triliun karena capaian baru angka 51,67 persen atau sekitar Rp878 miliar.
“Capaian realisasi investasi kita saat ini masih rendah, dan kami sedikit pesimis target itu akan tercapai di triwulan keempat nanti,” kata kepala Dinas PMPTSP Sumbawa, Riki Trisnadi kepada Suara NTB, Rabu 18 Desember 2024.
Target tersebut diakuinya cukup berat untuk dicapai apalagi rata-rata perusahaan yang mengurus NIB skala besar sangat minim. Karena rata-rata perusahaan yang mengurus NIB saat ini sifatnya skala kecil hingga menengah dengan modal yang tidak besar.
“Target yang diberikan provinsi sangat besar dari potensi yang kita miliki, makanya kami pesimis target yang ditetapkan tersebut akan tercapai,” ujarnya.
Dirinya mengakui, target sebesar itu dianggap tidak relevan dengan kondisi investasi di Sumbawa saat ini meski di tahun 2023 lalu mencapai 120 persen. Sebab perusahaan besar yang melakukan penanaman modal dengan nilai diatas ratusan miliar tidak ada.
“Memang target Rp1, 7 triliun tersebut merupakan akumulasi hasil realisasi tahun 2023, tetapi kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu sehingga sangat sulit untuk tercapai,” ucapnya.
Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa yang paling menggeliat saat ini dari sektor ekonomi mikro salah satunya UMKM disamping sektor, pertambangan dan property. Sementara untuk sektor yang lain seperti pertanian masih belum memberikan kontribusi besar.
“Sektor usaha mikro salah satunya UMKM, tambak udang dan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang paling besar kalau sektor lain masih belum maksimal,” ucapnya.
Ia menyebutkan, sementara untuk sektor pengurusan izin didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaan.
“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)
