Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Lalu Muhammad Faozal menyatakan pihaknya akan segera berbicara dengan Pelindo III Lembar, Lombok Barat terkait adanya dugaan PT Pelindo III yang belum membayar lahan milik warga sekaligus Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ia meragukan adanya tunggakan yang dilakukan oleh PT Pelindo III ini. Pasalnya, Perusahaan tersebut sudah beroperasi selama 8 tahun di lokasi tersebut. “Masa iya sih, setelah sekian lama. Hampir delapan tahun Pelindo disitu,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Kamis, 19 Desember 2024.
Apalagi, dengan banyaknya broker yang kerap kali melakukan kerusuhan di lokasi tersebut. Sehingga pihaknya mempercayai bahwa kerusuhan atau demo yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh broker, bukan Pelindo III. “Disitu ada banyak sekali broker dari jaman dulu itu soal tanah Pelindo itu,” katanya.
Untuk memastikan kebenaran tunggakan yang dilakukan oleh Pelindo, pihaknya akan berbicara langsung dengan General Manager (GM) PT tersebut. “Serius? coba info ke saya nanti saya ngomong langsung sama General Manager nya (GM),” lanjutnya.
Beberapa waktu lalu PT. Pelindo III didemo oleh warga pemilik lahan di areal Pelabuhan Gili Mas, Lembar. Terjunnya massa aksi tersebut akibat Pelindo belum melakukan pembayaran lahan kepada pemilik lahan di tiga titik yang ada di kawasan tersebut. Sehingga warga mengancam untuk melakukan pemagaran pada areal pelindo jika tidak segera dilakukan pembayaran.
Di samping itu, Pemkab Lobar juga meminta kepada Pelindo Lembar untuk segera membayar sisa BPHTB yang bernilai miliaran rupiah. Diketahui, terdapat sekitar belasan hektar lahan yang belum dibayarkan ke Pemkab Lobar setelah Pelindo membayar BPHTB yang mencapai Rp4,083 miliar sekitar tahun 2023 lalu. (era)
