KOMISI III DPRD NTB melakukan kunjungan ke kantor PT. BPR Cabang Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) Jumat, 27 Desember 2024. Dalam kunjungan tersebut, dewan mengevaluasi kinerja PT BPR Cabang Gunung Sari yang menjadi salah satu jangkar pelayanan PT. BPR NTB.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan, kunjungan ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses penilaian Komisi III atas permohonan persetujuan penambahan penyertaan modal inbreng dari PT. BPR NTB ke DPRD.
Inbreng diartikan sebagai penyertaan modal dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata diterima oleh sebuah perseroan terbatas.
“Kami tentu ingin melihat dan mendengar langsung bagaimana harapan-harapan kantor cabang terhadap pimpinan daerah dan pimpinan BPR induk,” kata Sambirang Ahmadi dalam keterangannya, Sabtu, 28 Desember 2024.
Ia mengaku, pihaknya memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan dan trend peningkatan manajemen PT. BPR Gunung Sari. Misalnya posisi aset kantor cabang Gunungsari mengalami kenaikan Rp14.902 juta, dari aset sebelum konsolidasi sekitar Rp9.860 juta menjadi 24.762 juta setelah konsolidasi.
Kemudian posisi outstanding kredit naik sekitar Rp3.931 juta, dari outstanding sebelum konsolidasi sebesar Rp.18.750 juta menjadi Rp22.682 juta. Setelah penggabungan, reputasi dan kepercayaan masyarakat untuk penempatan dananya di PT BPR NTB Perseroda KC Gunungsari mengalami peningkatan sekitar Rp4.250 juta. Dari sebelum konsolidasi sebesar Rp.8.985 juta naik menjadi sebesar Rp 13.235 juta.
“Jumlah nasabah penabung juga mengalami peningkatan dari 2.982 orang menjadi 4.384 orang. Pertumbuhan laba setiap tahunnya terus tumbuh dari sekitar 10 persen di tahun 2023 menjadi 16 persen pada tahun 2024,” katanya.
Dari perbaikan keuangan tersebut juga tercermin dengan perbaikan rasio kredit nonlancar yang sebelumnya 26 persen karena adanya pengaruh kredit macet pasca Covid-19 dan mengalami perbaikan pada desember 2024 menjadi 21,67 persen.
Untuk diketahui, PT. BPR NTB membutuhkan tambahan penyertaan modal untuk meningkatkan kapasitas layanannya. Ekuitas perusahaan ini saat ini tercatat sebesar Rp159,1 miliar, melebihi kewajiban minimal 25 persen dari modal dasar yang disepakati, yaitu Rp500 miliar.
Namun, untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal pembangunan gedung kantor yang representatif, tambahan penyertaan modal tetap dibutuhkan. Kinerja PT. BPR NTB juga menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan dividen yang diproyeksikan mencapai Rp10,6 miliar pada tahun 2024.(ris)
