Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap atau gelombang II. Jika semula, pendaftaran PPPK tahap II ditutup 31 Desember 2024, maka pemerintah pusat memperpanjang pendaftaran hingga 7 Januari 2025.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 30 Desember 2024.
Meski demikian, diperpanjangnya batas akhir pendaftaran PPPK tahap II, tidak berpengaruh pada tahapan-tahapan pendaftaran yang lain. Menurutnya, jadwal tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Masa Sanggah dilakukan tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025, jawab sanggah tanggal 20 sampai dengan 27 Februari 2025, Pengumuman Pasca Masa Sanggah dari tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Penarikan data final peserta dilakukan tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2025, kemudian pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi dari tanggal 8 sampai dengan 23 Maret 2025.
Penjadwalan Seleksi Kompetensi dari tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2025, Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi 9 sampai dengan 16 April 2025, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 17 April sampai dengan 16 Mei 2025, Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi dari tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2025.
Pengumuman Hasil Kelulusan tanggal 22 sampai dengan 31 Mei 2025, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan 25 April sampai dengan 17 Mei 2025, Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2025. Pengumuman Hasil Kelulusan tanggal 22 sampai dengan 31 Mei 2025, Pengisian DRH NI PPPK tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2025 dan Usul Penetapan NI PPPK dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2025.
Kelulusan PPPK Tahap I Belum Diumumkan
Yusron juga menyampaikan jika belum semua instansi atau pemeirntah daerah di Indonesia mengumumkan kelulusan PPPK tahap I. Menurutnya, hingga Senin, 30 Desember 2024, belum semua daerah sudah mengumumkan kelulusan, termasuk Pemprov NTB.
‘’Kita masih menunggu keputusan BKN. Penyebabnya, kami belum tahu. Karena dalam posisi yang menunggu. Mudah-mudahan, Selasa, 31 Desember 2024 ini sudah diumumkan,’’ ungkapnya.
Sementara Lalu Edi, salah satu tenaga honorer mempertanyakan alasan mundurnya pengumuman kelulusan PPPK tahun ini. Pihaknya khawatir ada permainan dengan mundurnya pengumuman PPPK tahap I ini, sehingga tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tidak lulus.
Pihaknya tidak ingin terulang kasus beberapa tahun sebelumnya, karena banyak tenaga honorer yang baru masuk justru mereka yang lulus. Apalagi dari temuan dari forum tenaga honorer, carut marutnya penyelesaian tenaga honorer ini terjadi sudah cukup lama. Sementara BKD sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa dalam memperjuangkan tenaga honorer dan hanya menyerahkan pada pemerintah pusat.
‘’Ini sudah lama. Ada mungkin sekitar 10 tahun lalu, kasus honorer ini kacau. Banyak yang baru mengabdi itu yang diprioritaskan. Kami yang sudah lama mengabdi, justru tidak mendapatkan perhatian,’’ ujarnya kecewa. (ham)
