Mataram (Suara NTB) – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad,SSi. MT menyebut tahun 2024 merupakan tahun yang menggembirakan bagi keuangan Pemerintah Provinsi NTB. Sebab berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengeloalaan Pendapatan Daerah (Bappenda) realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai angka 100,38 persen atau mencapai Rp3,318 triliun dari target Rp3,305 triliun.
Menurut Wirawan, capaian PAD Pemprov NTB ini menjadi momentum kebangkitan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, capaian PAD Provinsi NTB seringkali tidak mencapai target. Sebagai contoh tahun 2021, realisasi PAD NTB hanya 83,62 persen atau Rp1,88 triliun. Kemudian tahun 2022 realisasi PAD hanya 83,69 persen atau Rp2,29 triliun.
“Di tahun 2023 realisasi PAD 90,91 persen atau Rp2,79 triliun. Namun di tahun 2024, PAD mencapai angka 100,38 persen atau mencapai Rp3,318 triliun dari target Rp3,305 triliun,’’ sebut Wirawan kepada Suara NTB, Rabu, 8 Januari 2025.
Kata Wirawan, angka PAD yang besar tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD juga ikut terdongkrak. Bahkan jumlahnya hampir sama dengan kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Capaian PAD tahun anggaran 2024 ini menjadi rekor dari sisi persentase karena naik signifikan menembus angka 100 persen dan dari sisi jumlah menembus angka 3 triliun. Capaian angka tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD nilainya hampir sama dengan kontribusi dana transfer.
Minimal ada dua faktor yang menyebabkan capaian PAD Tahun 2024 melonjak signifikan. Pertama kata Wirawan, ada perhitungan yang cermat dalam menentukan target pendapatan karena berbasis pada potensi pendapatan yang mungkin direalisasikan.
Kedua, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan dalam membangun kolaborasi dengan wajib pajak, wajib retribusi, dengan BUMD maupun swasta yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.
“Harus diakui, bahwa kinerja pendapatan daerah khususnya PAD ini menjadi faktor utama yang membuat APBD NTB semakin sehat. Di samping juga pengendalian belanja yang terus diupayakan agar APBD betul-betul efektif menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(ris)
