Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan anggaran untuk gaji atau honor bagi hampir 4.008 non ASN. Pasalnya hal ini berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat agar Pemkab Lobar menganggarkan gaji non ASN tahun 2025 ini.
Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham menyampaikan terkait non ASN yang belum lulus tes PPPK, pemerintah pusat sedang mempersiapkan skenario terbaik untuk mereka. “Pemerintah pusat sedang siapkan skenario terbaik untuk saudara-saudara kita yang belum lulus, kita tunggu kebijakan dan petunjuk teknis resmi dari pusat,” kata Ilham kemarin.
Sementara menunggu petunjuk teknis tentang bagiamana skenario dari pemerintah pusat tersebut, semua non ASN di Pemkab Lobar masih tetap bekerja seperti biasa. “Gaji mereka juga Insyaallah masih tetap dialokasikan,” janji Ilham.
Ia berharap dan mengajak segenap non ASN agar tetap sabar dan positif thinking terhadap Pemda. Â Ia mengimbau agar non ASN jangan cepat terkecoh dengan info-info liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti halnya isu tentang mereka yang tidak lulus PPPK akan dirumahkan sebagai suatu hal yang tidak benar.
Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin menyampaikan pihaknya juga masih menunggu kebijakan dari pusat. “Yang jelas teman-teman yang sudah masuk database BKN tidak akan diberhentikan dan Pemda tetap diminta menganggarkan gajinya pada tahun 2025 ini,” tegasnya.
Kabid Pengadaan, Data, dan Informasi BKDPSDM Lobar, Hirman Zulkarnaen menerangkan, seperti apa mekanisme paruh waktu dan apakah yang tidak lulus di tahap ini akan secara otomatis masuk dalam ranah PPPK paruh waktu, hal ini belum bisa dipastikan oleh BKD. Karena masih perlu menunggu juklak juknis dari pusat. “Apapun itu, nanti pasti akan disampaikan oleh Tim Panselda. ini masih dalam proses juga, tahap II masih berproses,”ujarnya.
Sebelumnya, Non ASN di Lobar yang tidak lulus pada seleksi PPPK tahun 2024 tuntut kejelasan soal status atau nasib mereka, menyusul belum ada kepastian soal kebijakan PPPK Paruh Waktu bagi non ASN yang tidak lulus tes. Mereka khawatir dirumahkan atau diberhentikan atas ketidakpastian kebijakan ini. (her)
