PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) di NTB masih dalam pelaksanaan uji coba di sejumlah kabupaten/kota. Bahkan untuk kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba pelaksanaan MBG pun tidak dilakukan secara serentak.
Sebagai contoh di Kota Mataram, pelaksanaan MBG dilaksanakan di beberapa sekolah di Kecamatan Selaparang, Mataram dan Sekarbela. Sementara sekolah lain masih belum dilaksanakan MBG. Begitu juga di Lombok Timur, pelaksanaan MBG diujicoba di beberapa sekolah. Itupun yang melaksanakan program uji coba MBG ini dilakukan oleh Kodim setempat
Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota di NTB masih belum melaksanakan secara serempak di semua sekolah. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menjelaskan, pemerintah daerah masih belum bisa melaksanakan MBG secara keseluruhan pada seluruh penerima manfaat di NTB. Pemerintah daerah bisa melaksanakan program MBG ini, jika sudah ada juknis dan juklaknya. Sebagai contoh ketika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum bisa menentukan koperasi yang nantinya menjadi mitra. Namun, pihaknya tetap mempersiapkan berbagai macam hal untuk mensukseskan program MBG.
Terkait sharing anggaran, mantan Penjabat Gubernur NTB ini, menegaskan, sudah dilakukan pembahasan dan mengantisipasinya. ‘’Namun, dalam implementasi, kami tetap harus mengacu pada juklak, juknis yang pasti, karena bagaimana nanti akuntabilitasnya, pertanggungjawaban setiap rupiah yang dipergunakan,’’ terangnya.
Menurutnya, anggaran yang disiapkan daerah berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dalam 3 klasifikasi. Ada PAD kuat, PAD, sedang dan PAD menengah. ‘’NTB masuk dalam kisaran sedang. Sedang itu, kisaran Rp31 persen – 45 persen. Kita (NTB, red) dalam posisi 43 persen,’’ tambahnya.
Jika pada posisi 43 persen, NTB diskenariokan mengalokasikan anggaran untuk program MBG 2,5 persennya dari PAD. PAD NTB tahun 2024 sekitar Rp68 miliaran. ‘’Insya Allah kita persiapkan. Dan juga ini penegasan dari Bapak Pj Gubernur dari Gubernur baru, di masa transisi hal tersebut hal tersebut harus dipersiapkan untuk mendukung program nasional,’’ tegasnya.
Sekarang ini, ungkapnya, pelaksanaan MBG masih dalam proses uji coba di tingkat kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan secara serentak, pihaknya melihat dari hasil uji coba yang sekarang ini sedang berjalan. ‘’Setelah uji coba ini, apa kekurangan-kekurangan kita evaluasi. Termasuk bagaimana pembuatan dapur umum. Siapa yang akan membuat dapur umum? Bagaimana peralatannya. Bagaimana pengawasan? Pengawasan penting seperti higienitasnya, keamanan bahan pangan dan sebagainya,’’ terangnya.
Dalam hal ini, ujarnya, semua OPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan terlibat secara aktif. Seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, hulu hilir dan sebagainya. Terkait jumlah dapur yang disiapkan, pemerintah daerah menerima perintah dari Badan Gizi Nasional. (ham)
