PEMKOT Mataram lagi-lagi dihadapkan pada permasalahan tidak tercapainya target retribusi parkir pada tahun 2024. Dari target retribusi sebesar Rp15 miliar, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp9 miliar. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianro, ST., mengatakan, penyebab tidak tercapainya target tersebut, adalah masih digunakannya tarif parkir yang lama, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.
Artinya, meskipun targetnya mencapai Rp15 miliar, potensi penerimaan sebenarnya hanya berkisar pada angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target sudah ditetapkan, penerimaan yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi.
Namun, hal yang lebih penting untuk dicatat adalah, rendahnya pencapaian tersebut bukan hanya disebabkan oleh tarif yang tidak diperbarui, melainkan juga masalah manajemen dan pelaksanaan di lapangan. “Masalah utamanya bukan tarifnya, tapi manajemen dan eksekusi dari kebijakan tersebut yang harus dievaluasi,” kata Irawan.
Politisi PKS ini menilai rencana kenaikan target retribusi parkir menjadi Rp18 miliar, sebagai jalan pintas yang tidak patut dilakukan. Psalanya, kebijakan tersebut disertai dengan rencana kenaikan tarif parkir hingga 200 persen, bahkan lebih, untuk mobil. Oleh karena itu Irawan menyarankan agar kebijakan kenaikan tarif tidak diambil terburu-buru tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini tengah dalam tekanan.
“Sebelum menaikkan tarif, kita harus bijaksana. Keadaan ekonomi masyarakat dan prediksi penurunan ekonomi secara nasional juga perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Irawan menekankan pentingnya tidak hanya melihat tarif sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan retribusi. “Kita harus memeriksa masalah yang ada di lapangan terlebih dahulu, apakah itu terkait dengan manajemen parkir atau mekanisme pengumpulan retribusi,” katanya. Menurutnya, jika manajemen bisa dimaksimalkan, target yang ada pun dapat tercapai tanpa harus melakukan kenaikan tarif yang signifikan.
“Kenaikan tarif seperti itu memang bisa menghasilkan pendapatan lebih, namun apakah itu solusi jangka panjang? Kita harus melihat secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada angka semata,’’ kata mantan anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini
Irawan mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menaikkan tarif parkir, karena kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi, ditambah dengan daya beli yang menurun, dapat membuat kebijakan kenaikan tarif ini semakin memberatkan masyarakat. “Kita tidak boleh menjadi bagian dari masalah yang memberatkan masyarakat. Sebaliknya, kita harus mencari solusi yang dapat meringankan mereka,” ujarnya. (fit)
