Giri Menang (Suara NTB) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemerintah Pusat kemungkinan pelaksanaannya molor di Lombok Barat. Pasalnya, rencana uji coba pelaksanaan MBG tanggal 20 Januari pun batal di Lobar.
Sementara kalangan DPRD meminta Pemkab serius mengawal agar program ini tidak saja bermanfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran, namun juga bagi warga dari sisi produk lokalnya dibeli atau diakomodir oleh pihak pelaksana program MBG ini. Sehingga membantu peningkatan ekonomi masyarakat Lobar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Maad Adnan mengatakan, untuk uji coba MBG ditiadakan. “Untuk uji coba ditiadakan,”kata Maad.
Sebab uji coba tidak semua kabupaten, karena hanya beberapa lokasi saja di masing-masing provinsi. Namun nantinya, akan langsung pada tahap pelaksanaan. Soal pelaksanaannya, pihaknya belum diinformasikan apakah Februari atau Maret. “Masih menunggu informasi,’’ ujarnya.
Nantinya lanjut dia akan ada tambahan lima Kepala SPBG (Satuan Pemenuhan Badan Giri), dari dua SPBG. Sehingga menjadi tujuh SPBG di Lobar. “Itu belum ditentukan tempatnya,”imbuhnya. Setelah mendapatkan informasi lengkap soal, pihaknya selanjutnya membawa SPBG ini melapor ke bupati. Yang membentuk SPBG ini sndiri, dari pihak BGN selaku yang berwenang termasuk yang merekrut pegawainya. Namun kalaupun diusulkan bisa seri Pemkab akan tetapi proses seleksi dari mereka.
Ia menambahkan, tempat untuk keperluan dapur umum dan administrasi lainnya telah disediakan di wilayah Gerung oleh pihak Badan Giri Nasional (BGN). “Mereka katanya akan menempati tempat itu,”kata Maad. Mereka pun telah menginformasikan ke Pihak Dikbud, bahkan itu menjadi cikal bakal. Karena nanti di tiap kecamatan ada dua dapur sehat yang disiapkan. Namun lokasinya belum pasti.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lobar M Munib meminta program MBG ini mempergunakan hasil pertanian dan bahan makanan lokal. Lantaran yang akan menyediaakan makan gratis itu pihak ketiga bukan dari pemerintah daerah.“Karena program ini akan dipihak ketigakan untuk penyelengara makan gratis jumlah besar, harapan kita mengambil bahan makanan dari masyarakat sekitar. Dan hasur diperdayakan prodak lokal sesuai program itu dilakukan,” ujarnya.
Pihaknya tidak mengharapkan Penyelengara penyedia makanan mengunakan bahan makanan atau hasil pertanian impor. Apalagi mengambil dari bukan produk Lobar. Agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya di masyarakat. “Ini perlu kita awasi dan sikapi,” tegasnya.Politisi PPP itu menilai program Presiden itu sangat bagus bagi masyarakat. Karena program tidak hanya akan berdampak pada gizi anak. Diharapkan berimbas juga perputaran roda perekonomian masyarakat. Dengan penerima manfaat program di Lobar mencapai 105 ribu.
Diperkirakan perputaran uang mencapai Rp 1 miliar lebih perhari.“ini program hampir setiap hari kecuali hari libur,” katanya. Sayangnya, Pemda dinilai tidak proaktif melihat peluang tersebut. Padahal Munip mengaku begitu getol menayakan persiapan program itu kepada sejumlah OPD terkait. Namun jawaban menunggu regulasi teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat selalu ia terima.
“Sementara kita melihat di Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah melakukan uji coba, seharusanya dia datang jemput bola melihat persiapanya seperti apa. Sehingga kita di Lobar dengan daerah yang luas harus ada persiapan yang lebih matang,” kritiknya. Harusnya diinformasikan program itu sudah disampaikan OPD kepada para pelaku ekonomi lokal untuk ketersediaan swasembada pangan. Ketika program berjalan dinas mengarahkan pihak ketiga penyelengara penyedia MBG itu mengambil hasil swasembada pangan lokal.
“Sehingga asta cita pak presiden prabowo itu bisa dijalankan,” jelasnya.
Pihaknya pun berencana mengumpulkan para OPD terkait dengan program MBG itu. Mulai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian sampai dengan Dinas Kesehatan. Memastikan penyediaan bahan makanan dan keterpenuhan gizi dari menu makanan yang disiapkan. Agar tumbuh kembang anak benar-benar terpenuhui. “Jangan sampai hanya sekedar kayak kasih makan biasa, tapi persiapannya harus benar-benar maksimal. Regulasi harus diperhatikan baik dinas terkait juga penyelengara penyedia (Pihak ketiga),” pungkasnya.(her)
