Mataram (Suara NTB) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah hadir secara langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB yang berlangsung di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat, 17 Januari 2025.
Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh bupati/walikota se NTB atau pejabat yang mewakili, perwakilan TNI/Polri, sejumlah lembaga vertikal, pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya.
Fahri mengatakan, Kementerian PKP memilih NTB sebagai percontohan pembangunan tiga juta rumah di Indonesia lantaran ia sudah mengenal daerah ini dengan baik. Namun demikian, aspek data yang valid menjadi syarat mutlak untuk mensukseskan program ini.
“Saya betul-betul ingin mendata, karena data adalah problem di negara kita. Jika data tak benar, maka kita mengambil kebijakan yang salah,” kata Fahri Hamzah.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri meminta agar pemerintah daerah menganalisis masalah data ini. Sebab data valid akan memberikan dampak yang besar terhadap ketepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itulah NTB harus serius dalam menyiapkan data perumahan ini.
Soal anggaran, menurutnya anggaran membangun rumah ini sudah tersedia. Pemda tak perlu khawatir dengan ketersediaan anggaran. Sebab yang terpenting adalah usulan atau proposal yang dikirim ke Kementerian PKP tersebut rinci, detail dan tepat.
“Saya minta NTB serius. Tak usaha khawatir soal duit, duit banyak. Yang penting rencana benar. Jika rencana benar, efeknya besar, studinya layak, uangnya ada. Kalau mengulang soal-sola lama, saya akan tahan,” tegasnya.
Mantan pimpinan DPR RI ini mengatakan, Provinsi NTB bisa mengejar ketertinggalannya jika masyarakat semakin banyak yang sudah memiliki rumah atau semakin sedikit yang memiliki rumah tak layak huni. Sebab salah satu instrumen penting untuk kesejahteraan masyarakat dan keluar dari status kemiskinan adalah mereka memiliki rumah yang layak.
“Jika dilakukan secara benar-benar, maka NTB bisa mengejajar ketertinggalannya. Dengan proyek pwerumahan ini, kita akan kejar ketertinggalan, tapi sekali lagi data harus benar,” katanya.
Ia menginginkan agar pemerintah daerah membantu dengan sunguh-sungguh dalam melaksanakan program pemerintah pusat atau program yang menjadi penjabaran visi-misi Presiden Prabowo, dimana muaranya pada kesejahteraan rakyat.
Terkait dengan pendataan rumah ini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Sadimin mengatakan, tahun 2025 ini pihaknya akan melakukan validasi data. Pemprov NTB akan melaksanakan validasi 100 ribu rumah, sisanya dari pemerintah kabupaten/kota.
“Makanya tadi saya minta kesepakatan dari kabupaten agar 500 ribu rumah yang tak layak huni ini bisa terdata. Jadi nanti kita berangkat dari situ untuk rumah tak layak huni itu,” ujarnya (ris)
