Mataram (Suara NTB) – Pembebasan lahan pembangunan port to port Lembar-Kayangan membutuhkan anggaran hingga Rp1,9 triliun. Tingginya nilai anggaran yang dibutuhkan mengingat panjang jalan ini mencapai 80 kilometer.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan port to port, Dana Indra Praja menyatakan pihaknya sudah menyelesaikan tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan pada bulan Desember 2024 kemarin. Namun, tidak bisa dilakukan pengajuan bulan ini karena menunggu pelantikan Gubernur terpilih.
“Kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp1,9 triliun. Berkasnya baru jadi, Januari belum bisa diusulkan. Nanti pimpinan daerah yang mengajukan,” katanya kepada Suara NTB.
Dengan panjang jalan sekitar 80 kilometer dan lebar 30-60 meter, proyek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan yang kian parah seperti di jalur Narmada-Mantang, Mantang-Masbagik, dan Masbagik-Aikmel. “Jalan-jalan tersebut sudah benar-benar padat, sehingga pembangunan jalan baru sangat diperlukan,” ujarnya.
Dalam dokumen Pra FS, diungkapkan terdapat tiga alternatif jalur telah disusun dan dievaluasi oleh tiga direktorat jenderal bersama dengan dinas-dinas terkait. Alternatif pertama adalah jalur utara melalui Renjun Kementerian PUPR melalui jalan nasional, jalur kedua melewati kawasan Mandalika, dan jalur Selatan yang juga melewati Mandalika.
“Jalurnya kan kita pake tiga alternatif. Alternatif pertama dari renjun, dari jalan nasional, terus di alternatif berikutnya jalur tengah dan Selatan melewati Mandalika. Poinnya tergantung kita serahkan ke kementerian, mereka pilih untuk dijadikan FS. Pendalaman lebih lanjut nanti kajian dari Kementerian,” jelasnya.
Jalur-jalur alternatif yang telah direncanakan diharapkan tidak hanya mengurangi kemacetan tetapi juga membuka akses baru bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai tahap awal, empat pintu keluar tol akan direncanakan, termasuk titik strategis yang diharapkan dapat menarik minat investor.
Setelah Pra-FS diajukan dan disetujui oleh Kementerian terkait, proyek ini akan masuk ke tahap FS yang diperkirakan memakan waktu 6-7 tahun. Namun, pemerintah optimis proses ini bisa dipercepat menjadi 5 tahun dengan dukungan lobi intensif ke kementerian dan investor. Tahapan setelah FS meliputi lelang lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), dan akhirnya pembangunan fisik.
“Dari pra FS ke FS bisa sampai 6-7 tahun. Kalau misalnya bisa lobi-lobi dengan cepat bisa lebih cepat jadi 5 tahun,” pungkasnya. (era)
