Mataram (Suara NTB) – Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin merespons isu mutasi pejabat Pemprov NTB menjelang pelantikan kepala daerah baru. Ia mengatakan mutasi pejabat Pemprov NTB tidak dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, disebutkan bahwa seluruh organisasi sifatnya dinamis, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Organisasi itu dinamis sesuai dengan yang dibutuhkan,” ujarnya setelah rapat koordinasi dengan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jumat, 17 Januari 2025.
Hassanudin memastikan, pihaknya siap mengikuti aturan sebagai Penjabat Kepala Daerah NTB. Termasuk jika harus diminta untuk melakukan mutasi. “Kita ini menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya, saya siap,” lanjutnya.
Saat ini, Pemprov NTB darurat pejabat definitif. Kekosongan kursi pejabat diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang mana Plt ini tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pejabat definitif. Beberapa OPD yang lowong dilingkup Pemprov NTB di antaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Kepala BKD, Kepala DPMPTSP, Kepala ESDM, dan beberapa jabatan lainnya.
Menyikapi hal ini, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara itu mengaku meskipun beberapa OPD diisi oleh Plt, namun hal tersebut tidak mengganggu jalannya operasional pemerintahan. “Walaupun Plt, mereka bekerja secara normal,” singkatnya.
Di lain sisi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menyatakan tidak ada mutasi di lingkup Pemprov NTB.
Sebelumnya, muncul isu mutasi besar-besaran di lingkup Pemprov NTB di penghujung kepemimpinan Hassanudin, baik eselon II, III, dan IV. Bahkan, nama-nama pejabat OPD yang akan dimutasi sudah ada di meja Pj Gubernur NTB. (era)