Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki potensi pendapatan yang besar dari sektor perpajakan. Namun, hingga saat ini, potensi tersebut belum optimal dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan pendapatan pajak.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komite IV DPD RI dari Dapil NTB, Evi Apita Maya, pada Kamis, 30 Januari 2025. Menurutnya, pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara dan faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Di NTB, pendapatan terbesar daerah masih berasal dari sektor pajak.
“Tapi faktanya, penerimaan pajak daerah di NTB masih sangat minim dan seringkali realisasinya jauh meleset dari target yang ditetapkan. Karena itu, Komite IV DPD RI mendorong pemerintah daerah NTB untuk terus mengintensifkan dan mengekstensifikasi objek pajak agar penerimaan pajak daerah NTB bisa mencapai target,” ujar Evi.
Evi menjelaskan bahwa pemerintah daerah NTB sebenarnya sudah menyadari hal ini dan telah melakukan berbagai upaya, termasuk kebijakan taktis untuk memaksimalkan pendapatan pajak, seperti relaksasi pajak bagi pengusaha jasa perhotelan dan restoran di NTB. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai masih belum optimal.
“Tentu tidak mudah menumbuhkan kesadaran publik untuk taat pajak, terutama di tengah dampak pandemi COVID-19 dan rendahnya daya beli masyarakat. Secara umum, masalah pajak di NTB dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah macetnya pembayaran pajak dan retribusi hotel dan restoran,” tambahnya.
Lebih lanjut, anggota DPD RI dua periode ini menyoroti beberapa persoalan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak. Di antaranya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, penyalahgunaan hasil pajak, serta prosedur pajak yang dianggap rumit dan menyulitkan masyarakat.
“Masih ada juga masalah internal, seperti kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum di sektor pajak. Pemerintah daerah harus tegas dalam menangani hambatan pajak di NTB. Jangan takut untuk menciptakan terobosan kreatif dan memberikan insentif berupa kemudahan akses pajak bagi para investor di NTB,” tegasnya.
Evi menekankan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus menyadari bahwa sektor perpajakan merupakan penopang utama pendapatan daerah. Jika sektor ini dioptimalkan, pembangunan daerah juga akan lebih maksimal. “Tanpa dukungan dari pajak, pemerintah daerah akan kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik,” pungkasnya. (ndi)
