Mataram (Suara NTB) – Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat besar. Namun, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, NTB sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044, yang menekankan pentingnya pengembangan kawasan berdasarkan pemetaan potensi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, menilai bahwa optimalisasi sektor perikanan laut bisa menjadi solusi bagi berbagai masalah, mulai dari kemiskinan hingga kekurangan gizi. “Potensi kelautan NTB sangat besar karena terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar ini mengaku ingin fokus pada perjuangan untuk kesejahteraan nelayan. Meskipun NTB memiliki perairan laut yang luas, hingga kini kesejahteraan nelayan masih jauh dari harapan. Dengan luas perairan laut mencapai 2.388.501 hektar, yang mencakup perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai dan 401 pulau kecil, nelayan di NTB seharusnya tidak masuk dalam kluster penyumbang kemiskinan.
“Saya bersama Bu Rohani telah menemui Komisi IV DPR RI, untuk memastikan program-program pusat dapat menjangkau NTB melalui kelompok-kelompok nelayan dan komunitasnya dalam APBN 2025,” jelas Megawati.
Menurutnya, posisi maritim NTB yang melintasi jalur penting kepulauan Indonesia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. “Pembangunan daerah harus mulai fokus pada sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan di laut juga perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik kelautan, seperti pencurian ikan di perairan NTB,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Provinsi NTB meningkat dari Rp6,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,7 triliun pada tahun 2023. Produksi perikanan pada 2023 mencapai 1,227 juta ton, dengan dominasi perikanan budidaya sebesar 973.529,10 ton (79,29 persen), dan sisanya merupakan perikanan tangkap sebesar 254.232,78 ton (20,56 persen).
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membuat nelayan tidak sejahtera. Kami akan terus mengawal agar nelayan di seluruh wilayah NTB dapat merasakan manfaat dari potensi laut yang besar ini,” tegasnya.
Megawati juga menyebutkan bahwa Pemprov NTB dan pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota di NTB seharusnya mulai menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai prioritas. Di sektor kelautan, misalnya, potensi pajak dari aktivitas seperti jetski bisa dimaksimalkan, dengan memasukkan pajak barang bermotor laut sebagai bagian dari kewajiban pajak di sektor kelautan. (ndi)
