Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat mengklaim bahwa pelaporan harta kekayaan pejabat (LHKPN) yang wajib melapor telah diselesaikan dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) II yang pertama di tahun 2025 pada awal pekan lalu. Pj Bupati Lombok Barat, H. Ilham, mengatakan bahwa dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi terkait persiapan awal tahun 2025.
Pj. Bupati, yang didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Fauzan Husniadi, serta dihadiri oleh asisten, kepala OPD, dan camat, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama dalam rapim tersebut adalah membahas progres pelaporan LHKPN pejabat ke KPK, yang sudah tuntas.
Ia menyampaikan, dalam rapim tersebut, beberapa agenda dibahas, dimulai dengan laporan dari Pj. Sekda terkait E-Kinerja dan pemaparan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Kemudian, dibahas pula regulasi terkait kompetensi pengadaan barang dan jasa serta progres penginputan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Selanjutnya, rapim juga membahas Surat Keputusan (SK) mengenai Proyek Strategis Daerah 2025 serta persiapan pra-pelantikan dan pasca-pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
Pada rapim tersebut, juga dilakukan evaluasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan penyelesaian aset daerah per bulan Januari 2025 yang dipaparkan oleh Asisten III, Suparlan. “Kami juga membahas laporan MCP KPK serta LHPN/LHKASN oleh Inspektorat,” kata Pj. Bupati Ilham.
Menurut laporan Kepala Inspektorat Hademan, pada Selasa, 14 Januari 2025, seluruh pejabat yang wajib melaporkan LHKPN telah selesai 100 persen. Pj. Bupati Ilham pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama semua kepala OPD dalam melaksanakan program-program yang telah dijalankan selama ia menjabat.
“Ini adalah rapim pertama di tahun 2025 dan rapim terakhir saya sebagai Pj. Bupati. Apresiasi mendalam saya haturkan atas capaian-capaian yang kita raih selama ini,” ucapnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jabatan Pj. Bupati memiliki kontrak kerja langsung dengan menteri, dengan empat fokus utama, yaitu inflasi, stunting, kemiskinan, dan Pilkada.
“Alhamdulillah, semua target tersebut sudah terlaksana dengan baik. Saya juga memohon maaf jika selama 9 bulan 2 minggu kepemimpinan saya ini ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” pungkasnya. (her)
