Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram,mengevaluasi pengawasan keamanan dan ketertiban kos-kosan di masing-masing lingkungan. Kos-kosan diduga rawan terjadi penyimpangan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Irwan Rahadi dikonfirmasi pada, Selasa, 4 Februari 2025 menyampaikan, rapat yang dipimpin Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana bersama camat dan lurah mengevaluasi peningkatan gangguan keamanan, terutama di kos-kosan. Kos-kosan diduga paling rawan terjadinya penyimpangan.
“Pak Wali mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyimpang agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Mataram,” terangnya.
Irwan menegaskan, penyimpangan diduga paling marak terutama di tempat tinggal yang disewakan atau kos-kosan. Bentuk penyimpangan berupa penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas yang tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya.
Kasus ini karena kos-kosan tidak memiliki penanggungjawab untuk mengawasi aktivitas penghuninya. “Hal ini kan karena di kos-kosan kadang tidak ada penjaganya atau pengawasnya dan diharapkan ada yang mengawasinya.” harapnya.
Dari hasil pengawasan bersama melibatan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, TNI, Polri dan stakeholder lainnya ditemukan penghuni kos positif narkoba dan pasangan bukan muhrim. “Beberapa kos-kosan kita temukan pasangan yang kumpul kebo,” sebutnya.
Rata-rata kata dia, penghuni kos-kosan berasal dari luar Kota Mataram dengan berbagai latar belakang. “Ada juga warga lokal,” tambahnya. Oleh karena itu, camat dan lurah diminta melakukan pengawasan dan operasi non yustisi untuk pembinaan.
Aparat penegak perda ini menegaskan, jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan tindakan tegas. (hir)
