Tanjung (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat evaluasi kinerja dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (PIK) pada Pilkada serentak 2024. Pada agenda yang menghadirkan jurnalis sebagai narasumber tersebut, mengemuka bahwa beberapa isu Pilkada KLU menjadi trending topic (banyak dibaca). Adapun isu yang trending di aplikasi pencarian berita seperti netralitas ASN dan perangkat desa, keterlibatan anak-anak saat kampanye dan hasil tes pasangan calon (paslon).
Untuk diketahui, rapat evaluasi PIK Bawaslu KLU sendiri berlangsung di Hotel Montana, Senggigi, Lombok Barat, Kamis – Jumat (6-7/2). Pada kegiatan itu, Bawaslu menghadirkan peserta dari unsur jurnalis, ormas, tokoh perempuan dan pegiat pemilu.
Narasumber pada kegiatan tersebut, Fahrul Mustofa, mengapresiasi kinerja Bawaslu KLU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan aman dan damai. Menurutnya pelaksanaan Pilkada di KLU berjalan lancar tanpa adanya konflik yang berarti. Hal ini menunjukkan sistem pengawasan yang diterapkan Bawaslu telah berjalan dengan baik.
Namun, ujarnya, terdapat beberapa isu yang menjadi atensi publik. Antara lain, netralitas ASN, netralitas kepala desa dan perangkat desa, keterlibatan anak-anak pada saat kampanye, serta hasil tes paslon.
“Beberapa informasi berita menunjukkan bahwa anak-anak masih dilibatkan dalam kegiatan kampanye oleh pihak tertentu. Ini tentu bertentangan dengan aturan pemilu. Kemudian, isu hasil tes kesehatan juga punya minta baca yang cukup tinggi. Saya perhatikan, searching di Google, isu ini cukup ramai selama 3 pekan, bahkan sampai sekarang masih dicari,” sambungnya.
Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momen penting dalam menilai bagaimana pengelolaan informasi dan komunikasi selama proses pemilihan kepala daerah.
Sementara, Narsum lain, Haris Mahtul, mengatakan seorang jurnalis harus menjaga independensinya. Ia menekankan insan pers yang memutuskan untuk terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri dari dunia jurnalistik.
Ia juga mengingatkan bahwa media tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyudutkan salah satu calon dalam pemilihan. Netralitas media menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.(ari)
