Selong (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran cukup berdampak bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Utamanya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Lotim paling banyak terpangkas.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada Suara NTB, Jumat, 7 Februari 2025 merincikan DAK PU yang terkoreksi adalah DAK bidang jalan dan irigasi. Totalnya Rp 34 miliar untuk DAK jalan dan Rp 14 miliar uuntuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi ditambah lagi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan Rp 9,5 miliar juga turut terkoreksi.
Tahun 2025 ini, kata Dewanto Hadi hanya DAU air minum dan Sanitasi sebesar Rp 14 miliar yang tidak terkoreksi.
Dijelaskan, bidang Bina Marga PUPR dengan dana Rp 34 miliar itu rencananya untuk membangun sejumlah ruas jalan rusak di Lotim. “Kalau saya tidak khilaf ada 5 paket jalan, karena pemangkasan jadi terpaksa kita pending dulu,” urainya.
Diakui, akibat kebijakan ini memang sejumlah ruas jalan yang notabenenya sudah siap bangun terpaksa tertunda. Sejatinya dengan pembangunan jalan ini akan meningkat kemantapan jalan di Lotim 3 persen.
Pembangunan ruas jalan ini diakui sebagian besar bersumber dana dari pusat. Tahun ini, Lotim hanya bisa melakukan kegiatan pemeliharaan jalan.
Usulan pembangunan jalan ini coba akan diformulasikan ulang tahun 2026 mendatang. Harapannya tahun 2025 ada perubahan kebijakan pusat. “Kita harapkan alokasi khusus bidang jalan tahun 2025 ini formulasi itu akan dikembalikan walaupun mungkin tidak sebesar pagu awal kami berharapnya seperti itu,” ucapnya. (rus)
