Praya (Suara NTB) – Jumlah penduduk dengan kategori miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tercatat 0,7 persen atau sekitar 7.420 jiwa. Pemkab Loteng pun kini tengah menyiapkan penanganan khusus untuk bisa mengentaskan penduduk miskin ekstrem tersebut. Dimulai dengan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin ekstrem di daerah.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 12 Februari 2025, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., mengatakan selain untuk memastikan data penduduk miskin ekstrem, verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan riil penduduk miskin ekstrem tersebut. Karena memang kondisi serta kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga pola pendekatannya pun berbeda.
“Kondisi dan kebutuhan penduduk miskin ekstrem itu nantinya menentukan pola penangannyan. Ada yang butuh sumber penghasilan tetap, ada juga yang butuh rumah layak huni dan lain sebagainya,” terang Nursiah.
Belum lagi bicara aspek usia. Ada yang memang masih dalam kategori usia produktif. Ada juga yang sudah pada usia tidak produktif lagi. Jadi penanganan satu penduduk miskin ekstrem dengan lain berbeda. Tergantung kondisi dan kebutuhannya.
Dengan demikian, program yang disalurkan bagi penduduk miskin ekstrem tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga bisa memberikan dampak bagi peningkatan status dan kondisi kesejahteraan penduduk miskin ekstrem itu sendiri.
“Memang mengentaskan penduduk miskin, apalagi miskin ekstrem itu bukan perkerjaan mudah. Tapi kita tetap harus berupaya. Caranya, dengan menyiapkan program yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan,” sebutnya.
Saat ini proses verifikasi dan validasi penduduk miskin ekstrem sudah berjalan. Pihaknya juga sudah beberapa kali turun lapangan untuk mengecek langsung kondisi penduduk miskin ekstrem di Loteng. Dan, memang persoalan yang dihadapinya berbeda-beda antara satu penduduk miskin ekstrem dengan lainnya.
Setelah proses verifikasi dan validasi penduduk miskin ekstrem tersebut selesai dilakukan, barulah akan disinkronkan dengan program yang ada di daerah. Misalnya, berapa yang butuh rumah layak huni, berapa yang butuh program pemberdayaan serta program lainnya. Sehingga untuk penanganan penduduk miskin ekstrem tersebut juga bisa berbeda waktunya. Bisa tahun ini atau tahun depan. Disesuaikan dengan kondisi kesiapan program yang ada.
“Prinsipnya, pengentasan penduduk miskin terutama miskin ekstrim adalah prioritas kita. Maka program-program daerah yang dilakansakan diupayakan diarahkan untuk mendukung pengentasan penduduk miskin ekstrem di daerah ini,” pungkas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)
