Mataram (Suara NTB) – Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII yang rencananya akan dilangsungkan di NTB dan NTT tahun 2028 mendatang berpeluang dibatalkan. Pembatalan berpeluang terjadi, menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Sekda NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengaku terbebani apabila pelaksanaan PON ini tanpa adanya dukungan dari pusat. Apalagi, anggaran untuk mensukseskan perhelatan ini tidak sedikit, butuh triliunan untuk membangun infrastruktur dan venue saja.
“Kalau kita jadi tuan rumah PON tidak didukung dari pusat ya berat juga. Apalagi 2028 kita sudah harus mulai bersiap dengan persiapan Pemilu, Pilpres, seperti itu,’’ ujarnya Jumat, 14 Februari 2025.
Menurutnya, sebelum PON berlangsung, setahun sebelumnya seluruh persiapan yang berkaitan dengan infrastruktur harus sudah jadi. Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, dikatakan cukup sulit untuk merealisasikan mimpi NTB menjadi tuan rumah PON.
“Kami kalaupun jadi tuan rumah PON inginnya infrastruktur harus sudah jadi tahun 2027. Kalau itu targetnya berarti harus bersiap dari awal,’’ tambahnya.
Dibutuhkan anggaran besar untuk menyukseskan ajang olahraga nasional ini. Perkiraan biaya mencapai triliunan rupiah. Dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat krusial. Adapun jika diminta untuk membayar setengah dari anggaran PON, Pemprov NTB masih merasa terbebani. Apalagi dengan kondisi fiskal daerah akhir-akhir ini. “Fifty-fifty antara pusat dengan daerah nanggung dia nanti,” ucapnya.
Mantan Pj Gubernur NTB ini menegaskan, jika NTB benar-benar ditunjuk sebagai tuan rumah, maka roadmap pembangunan infrastruktur harus dikawal dengan baik. Hal ini untuk menghindari masalah seperti yang terjadi pada PON sebelumnya, di mana infrastruktur tidak siap dan manajemen kurang maksimal.
Selain kesiapan infrastruktur, NTB juga perlu menyiapkan atlet-atlet berprestasi sejak dini untuk mendukung kesuksesan PON 2028 dari sisi prestasi.
“Nanti 2028 harus jadi sekarang, supaya tidak ada masalah seperti PON XXI yang kemarin ada ketidakberesan infrastruktur, yang kedua nasi basi. Kan itu mengalahkan prestasi, nasi basi itu kan ada manajemen yang harus diatur, dibiasakan dan sebagainya,” jelasnya.
Dengan adanya efisiensi di tengah NTB akan dijadikan sebagai tuan rumah PON 2028, Gita menilai bahwa Pemerintah Pusat sengaja untuk tidak membebani daerah dengan perhelatan nasional PON. Pun jika PON ini ditarik ke Jakarta yang mana infrastruktur sudah siap, Pemprov NTB sangat legowo.
“Jangan-jangan memang pusat menskenariokan untuk pusat tidak membebani daerah karena pusat mengetahui kemampuan fiskal daerah sehingga ditarik semua ke Jakarta yang infrastrukturnya sudah lengkap. Kalau dibawa ke Jakarta, mungkin itu yang terbaik silakan,” pungkasnya. (era)
