Giri Menang (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Ilham mengatakan, pembangunan Lobar dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari sisi target makro telah dicapai pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (tahun 2019-2024). Namun diakui capaian ini masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain dan nasional.
Karena itu ke depan upaya harus lebih keras untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan. Ilham mengatakan, hasil evaluasi capaian indikator makro pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (tahun 2019-2024), Lobar menunjukkan kemajuan yang sangat progresif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,03 pada tahun 2019 menjadi 72,70 pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 4,67 poin.
Tingkat kemiskinan menurun dari 15,17 persen pada tahun 2019 menjadi 12,65 persen pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 105.040 orang pada tahun 2019 menjadi 96.570 orang pada tahun 2024, mengalami penurunan sebanyak 8.470 orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 3,76 persen pada tahun 2019 menjadi 2,75 persen pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 1,01 poin. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 3,84 persen pada tahun 2019 menjadi 5,03 persen pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 1,19 poin.
“Meski Lombok Barat telah mampu mencapai beberapa target makro tersebut, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota tetangga, terlebih lagi jika dibandingkan dengan capaian nasional,” aku Ilham pada saat Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026 di Senggigi, kamis, 14 Februari 2025.
Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 72,70 berada di bawah rata-rata IPM Provinsi NTB (73,1), serta di bawah rata-rata nasional (75,02), dan belum mencapai sasaran nasional sebesar 75,54. Tingkat kemiskinan sebesar 12,65 persen pada tahun 2024 masih lebih baik dari rata-rata Provinsi NTB (12,91 persen), tetapi masih jauh tertinggal dari capaian nasional (8,57 persen pada September 2024) dan masih jauh dari sasaran makro nasional sebesar 6,0-7,0 persen.
Pertumbuhan ekonomi Lobar sebesar 5,03 persen lebih baik dari capaian Provinsi NTB (4,75 persen), namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Lombok Barat sebesar Rp 24,04 Juta (2023) masih lebih rendah dari PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 26,77 juta, dan masih jauh dari rata-rata nasional sebesar Rp 42,46 juta pada tahun 2022.
Tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien gini juga mengalami peningkatan dari 0,358 pada tahun 2019 menjadi 0,365 pada tahun 2023, naik sebesar 0,007 poin meskipun masih tergolong rendah.
‘Evaluasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan strategis dalam meningkatkan kinerja pembangunan di Lombok Barat agar dapat bersaing dan sejajar dengan daerah-daerah lain di tingkat nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dengan menggali terus potensi agar dapat melahirkan inovasi. “Saya mengingatkan kembali, bahwa daerah sulit berinovasi karena kerjanya biasa saja (business as usual), maka perlu kita dorong untuk banyak belajar berinovasi. Lombok Barat mempunyai potensi SDM dan SDA berlimpah untuk berinovasi,”sambungnya.
Untuk itu, dalam penyusunan Dokumen Perencanaan harus mengacu pada Dokumen Perencanaan di level yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Meski semua masih dalam proses penyusunan (RPJMN, RKP Nasional, RPJMD NTB 2025-2029, dan RKPD NTB 2026), termasuk juga RPJMD Lobar Tahun 2025-2029 masih dalam proses persiapan penyusunan rancangan awal. Namun penting untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan.
Di tengah suasana yang masih berproses tersebut, Pj Bupati menekankan pada penyusunan RKPD tahun 2026 perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya Visi dan Misi Bupati Terpilih. Mengacu pada visi “Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan” serta lima misi besar yang telah dijanjikan, seperti mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, ketahanan keluarga, sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur yang merata, dan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.
Selain itu, Janji Politik Bupati Terpilih, yakni mengintegrasikan janji kampanye Bupati Lombok Barat, seperti Sejahtera dari Desa (Program 1 Miliar per Desa perTahun. Program 100 Juta Dana Dusun. Program Mobil Serbaguna dari APBD. Program Desa Mandiri. Program Revitalisas BUMDES berbasis potensi lokal (One Village One Product) dan seterusnya. Keselarasan dengan RKP Nasional, menyesuaikan RKPD dengan Rencana Pembangunan Nasional (RKP) untuk tahun 2026 guna memastikan program-program daerah mendukung agenda nasional (Asta Cita).
Kebijakan RPJMN, mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mencakup strategi pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonom RPJMD Provinsi NTB: Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi (yang saat ini juga sedang berproses Ranwal).
RKPD Provinsi NTB, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah tingkat provinsi dalam RKPD Kabupaten untuk menciptakan sinergi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan. RPJPD Lobar 2025-2045, mempertimbangkan visi jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lobar 2025-2045 untuk memastikan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Pj Bupati mengatakan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka RKPD Lobar tahun 2026 akan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan efektif untuk pembangunan daerah. “Oleh karena itu, Saya mengajak seluruh pihak melalui Forum Konsultasi Publik ini, untuk berpartisipasi dalam
menyampaikan gagasan, ide, serta masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah. ‘’Mari kita wujudkan RKPD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Lobar,’’ harapnya. (her)
