Mataram (Suara NTB) – Efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah, turut berdampak pada para pelaku usaha mikro di NTB. Sebab jika industri Pariwisata dan Perhotelan terancam, maka pelaku usaha mikro juga akan semakin terperosok.
Demikian benang merah dalam wawancara Suara NTB dengan beberapa pelaku usaha mikro. Mereka adalah Iwan Wahyunadi dan Edi Supardan, yang ditemui di depan salah satu hotel di Kota Mataram, Senin, 17 Februari 2025.
Salah satu akibat dari efisiensi anggaran adalah berkurangnya kegiatan pertemuan, rapat, dan seminar dari instansi pemerintah. Kegiatan-kegiatan ini menjadi harapan besar bagi pelaku usaha mikro yang menjajakan jualannya. Dengan berkurangnya kegiatan-kegiatan tersebut otomatis akan berkurang pula pemasukan mereka.
Iwan adalah pelaku usaha mikro yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling. Iwan biasa berkeliling ke destinasi wisata di Lombok untuk menjualbelikan dagangannya, yang berupa kaos kaki. Sedangkan Edi bisa berkeliling pada 10 sampai 20 hotel sehari di Kota Mataram, untuk menawari kain tenun sasak yang ia jual kepada para pendatang dari luar Lombok.
“Penghasilannya sama aja, tergantung peminatnya juga. Rame tapi enggak ada yang mau beli,” ujar Iwan.
Edi berharap agar pemerintah bisa meninjau kembali efisiensi anggaran ini. Dimana dari efisiensi tersebut mereka juga ikut terkena dampak. “Semoga event-event atau acara-acaranya tidak berkurang,” ujarnya.
Diakui oleh kedua pelaku usaha mikro ini, meskipun mereka belum merasakan dampak dari efisiensi anggara secara signifikan. Tetapi dari sekarang pun pendapatan mereka sudah menurun. Apalagi nantinya ketika aturan ini sudah benar-benar dijalankan.
Suara NTB juga melakukan wawancara dengan Staff Marketing and Order, Eko Yulinato, dari salah satu pusat oleh-oleh khas Lombok.
Dikatakan bahwa pengunjung yang datang membeli oleh-oleh khas Lombok, yang mereka sediakan adalah sebagian besar dari para pendatang yang melakukan perjalanan dinas, pertemuan atau semacamnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran pasti akan ada penurunan pendapatan. Namun belum bisa dipastikan oleh Eko, karena memang ini baru awal dari peraturan efisiensi anggaran tersebut. “Karena kan mereka biasanya kunjungannya mungkin di akhir atau di awal- awal lebaran. Memang menjelang ramadan kunjungan pasti sepi,” ujarnya.
Harapan Eko terkait efisiensi anggaran yang mempengaruhi kegiatan perjalanan dinas, adalah untuk perjalanan luar negeri saja yang diminimalisasi. menurutnya untuk perjalanan dinas dalam negeri tidak perlu diminimalisasi, karena hal tersebut memiliki dampak baik untuk kalangan bawah seperti pelaku usaha mikro. “Kita inginnya kehidupan kita maju, malah merosot,” pungkasnya.(hir)
