Giri Menang (Suara NTB) – Pasokan listrik untuk Pulau Lombok dari PLTU Jeranjang terancam terganggu, lantaran aktivitas pengangkutan batu bara untuk mesin pembangkit PLTU tak bisa melewati jembatan Bakong yang menghubungkan Lembar dengan Gerung. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar segera menangani Jembatan yang ambruk tersebut.
Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar HL Winengan mengatakan langkah pihaknya terkait penanganan jembatan Bakong, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTB, karena jalan itu merupakan kewenangan provinsi.
Pihaknya juga telah bertemu Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan turun cek kondisi jembatan oleh Kadis PUPR Provinsi didampingi pihaknya.
Hasil pengecekan tersebut, jembatan itu memang tidak bisa dilalui kendaraan, karena rangka tengah, tiang pancangnya sudah bergeser dan terlepas. “Sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kalau dilalui kendaraan maka sangat berbahaya,”tegasnya.
Karena itu jalan itu pun ditutup untuk akses kendaraan roda empat. Termasuk roda dua maupun pejalan kaki. Sebab jika dibiarkan, tidak ditutup maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dampaknya tentu warga tidak bisa melalui jalan itu. Disamping itu, pengangkutan batubara dan solar untuk keperluan pembangkit listrik PLTU Jeranjang. Melihat vitalnya Jembatan dan dampak nya yang luas tersebut, maka ia berharap dalam penyesuaian anggaran ini pemerintah pusat harus dilaporkan agar memprioritaskan jembatan ini. “Karena ini sangat vital, penghubung antara dua kecamatan yakni Kecamatan Lembar dan Gerung,” imbuhnya.
Di samping vital akses ini untuk pengangkutan batu bara, minyak solar dan gas untuk PLTU, sehingga jika tidak segera ditangani maka nanti khawatir pasokan listrik pulau Lombok akan terganggu. ‘’Dikhawatirkan pulau Lombok ini akan padam, sehingga kami berharap perhatian juga dari Pak Presiden agar ini prioritas khusus dan kami mintai juga ke PLN untuk ikut terlibat,” tegasnya.
Sebab PLN berkepentingan, karena PLTU merupakan pembangkit untuk pasokan listrik PLN ke Pulau Lombok. Kalaupun ada alternatif jalan nasional dan kabupaten tentu itu bukan spesifikasi untuk pengangkutan batu bara yang termasuk bahan berbahaya. Lebih-lebih jika nanti dampaknya terjadi kerusakan jalan kabupaten, sehingga merugikan warga dan daerah. “Maka jangan sampai nanti kita tutup jalannya, karena kami tidak mau jalan kabupaten rusak,” tegasnya.
Selain itu dari sisi kapasitas atau tonase angkutan batu bara dan minyak solar itu tidak sesuai standar jalan kabupaten, sehingga dikhawatirkan memicu kerusakan jalan. Ia menambahkan, upaya lain yang dilakukan rencananya pihaknya akan ke Jakarta tanggal 20 Februari bersama Sekda Provinsi NTB dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB untuk melakukan koordinasi dengan kementerian.
‘’Tim Balai Jalan dan BPBD Provinsi sudah turun mencari jalur alternatif, namun sungai itu sangat luas dan lebar. Sehingga kemungkinan memakan anggaran besar. Lebih baik itu dibangun jembatan baru,” tegasnya.
Sementara itu Plt Kadis PUPR Provinsi NTB Hj. Lies Nurkomalasari menerangkan untuk jalur alternatif ini sedikit terkendala karena sungai itu terlalu lebar. Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, pihaknya masih koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pihaknya akan membawa usulan proposal untuk penanganan jembatan ini. Sebab kerusakan jembatan ini merupakan dampak bencana. Untuk penanganan jembatan itu membutuhkan kurang lebih Rp50 miliar lebih. “87 meter bentangannya,” ujarnya. Â Â (her)Â Â Â Â
