Hari ini Kamis, 20 Februari 2025, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P (Iqbal -Dinda) resmi dilantik sebagai Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB periode tahun 2025 – 2030 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersamaan dengan itu, juga dilantik 10 Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di NTB. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jalan Veteran Nomor 17, Jakarta Pusat, Indonesia.
BERDASARKAN Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, sebanyak 481 pasangan kepala daerah yang akan dilantik berasal dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.
Dilantiknya Kepala Daerah yang baru, banyak harapan digantungkan masyarakat pada pemimpin baru di daerah ini. ‘’Pelantikan kepala daerah ini sekaligus menjadi momentum melanjutkan kembali pembangunan – pembangunan di daerah di bawah komando kepala daerah definitive,’’ ujar Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, Rabu, 19 Februari 2025.
Kepala daerah baru kata Iwan Harsono, dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang dalam menjalankan visi dan misinya. Pentingnya strategi kepemimpinan yang efektif guna mengatasi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
Pemilihan kepala daerah dan keterpilihannya menurutnya, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi yang diusung saat pencalonan. Hal ini harus dijawab dengan membangun harmonisasi yang kuat antara pemerintah dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk menjawab harapan masyarakat.
Ia menilai kepala daerah yang baru, dari provinsi dan kabupaten/kota memiliki kompetensi dan komitmen dalam birokrasi yang dapat membantu merealisasikan program-program pembangunan.
“Gubernur NTB, Lalu Iqbal, berangkat dari birokrat dengan pengalaman dan jaringan yang luar biasa di dalam dan luar negeri. Begitu juga kepala daerah di kabupaten/kota. Saya rasa tinggal mengharmonisasi program saja, baik program provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil dan terbatasnya anggaran-anggaran pusat. Namun, Iwan menegaskan pembangunan ekonomi di NTB juga tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang hanya mencakup sekitar 20% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“APBD NTB sekitar Rp6 triliun sekarang per tahun. Kalau digabung dengan APBD kabupaten/kota sekitar Rp25 triliun. Oleh karena itu, strategi utama yang perlu dilakukan adalah menggerakkan investasi swasta dan masyarakat sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah,” katanya.
“Kepala daerah harus menggunakan kewenangannya untuk menarik investasi, menciptakan daya tarik bisnis, serta memastikan kepastian hukum bagi investor. Dengan komunikasi yang baik antar pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota, investasi dapat berkembang dan mendukung perekonomian daerah,” tambah Iwan.
Dalam aspek birokrasi, Iwan Harsono menilai bahwa SDM di NTB sudah cukup baik, dengan banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki latar belakang akademik kuat. Namun, tantangan terbesar adalah efektivitas koordinasi dan eksekusi program.
Untuk itu, kepala daerah harus memastikan adanya Pakta Integritas, perencanaan yang jelas dalam rencana pembangunan, serta pengawasan ketat agar program berjalan sesuai target.
Selain itu, kemiskinan masih menjadi isu krusial di NTB, dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen. Penurunan angka kemiskinan di NTB pernah mencatatkan rekor terbaiknya saat kepemimpinan NTB oleh Dr.TGB.H.M Zainul Majdi dan Wakilnya, Ir.H. Badrul Munir. Dalam setahun di masa kepemimpinan mereka, angka kemiskinan bisa mencapai 1 persen penurunannya. Belakangan penurunan angka kemiskinan di NTB sangat kecil. Angka pengangguran meningkat, kemiskinan ekstrem juga naik.
Menurutnya, ada tiga strategi utama yang harus dilakukan kepala daerah untuk mengurai persoalan dimaksud. Di antaranya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi berbasis komunitas. mengurangi beban ekonomi masyarakat dengan menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pemanfaatan data terpadu untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, menghindari kesalahan dalam pendistribusian bantuan, serta mengoptimalkan pemetaan kantong-kantong kemiskinan.
Iwan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program antar daerah serta penggunaan anggaran yang efektif agar program pengentasan kemiskinan berjalan optimal. Keberhasilan beberapa daerah seperti Lombok Tengah dan Kota Mataram dalam menekan angka kemiskinan ekstrem bisa menjadi contoh praktik terbaik bagi daerah-daerah lain di NTB.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kepala daerah perlu menciptakan kebijakan yang menarik bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, optimalisasi penggunaan APBD dalam program yang produktif serta penyederhanaan regulasi juga menjadi kunci agar dunia usaha dapat berkembang.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan sektor tambang, tetapi juga harus memperkuat sektor riil yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi peluang kerja baru,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Iwan yakin bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan kepemimpinan yang kuat, kepala daerah di NTB mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat dalam lima tahun ke depan.
Buat Terobosan Entaskan Kemiskinan
Hal senada disampaikan Ekonom Universitas Mataram (Unram) Dr. M Firmansyah, terkait dengan pengentasan kemiskinan. Ia memberi saran kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030, Iqbal-Dinda untuk membuat terobosan penting dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan di daerah ini.
Firmansyah menilai salah satu tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di NTB yaitu sulitnya terjadi penurunan lebih dari 1 persen per tahun. Sehingga dengan visi-misi dan program kerja yang sudah disampaikan oleh pasangan ini pada saat kampanye atau debat Pilgub kemarin diharapkan mampu bermuara pada menurunnya angka kemiskinan di NTB.
“Kita berharap mampu membuat terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nampaknya agak susah bagi kita untuk mencapai lebih dari 1 persen penurunan angka kemiskinan, ini tantangannya,” kata Firmansyah, Rabu, 19 Februari 2025.
Selanjutnya, tugas Iqbal – Dinda dalam hal ekonomi yaitu merealisasikan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang sudah muncul di NTB seperti pengambangan kawasan Mandalika, kawasan Samota, industri Smelter hingga pengembangan kawasan ujung timur NTB dengan memanfaatkan potensi wilayah tetangga yaitu Labuan Bajo.
Ia memahami bahwa pemerintahan NTB harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, misalnya dalam hal efisiensi anggaran. Namun demikian diharapkan kebijakan nasional itu tak sampai mengganggu belanja pembangunan di NTB seperti penguatan inftastruktur ekonomi, penguatan kapasitas tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Belanja penyelenggaraan event juga yang bisa meningkatkan perputaran uang di daerah perlu dijaga dengan baik. Sementara belanja-belanja seperti pengadaan kendaraan dinas dan sejenisnya diharapkan tak dilakukan di masa efisiensi ini karena sifatnya bukan belanja pembangunan.
“Kita berharap Iqbal-Dinda mampu mencari momentum untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujarnya.
Selanjutnya, janji-janji politik seperti meritokrasi akan memiliki dampak yang baik bagi jalannya pemerintahan. Sebab konsep tersebut akan menempatkan pejabat di tempat yang tepat sesuai kompetensi yang dimilikinya.
“Pimpinan OPD harus memiliki terobosan secara bersama-sama, secara convergen untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2024 mencapai 658,6 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin di NTB menurun 50,4 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 11,91 persen, menurun 1 persen poin terhadap Maret 2024.(bul/ris)
