MASYARAKAT NTB resmi memiliki pemimpin baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tanggal 27 November 2024 lalu. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan 481 kepala daerah seluruh Indonesia. Pelantikan ini memberi harapan baru bagi seluruh masyarakat NTB.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, SP., M.Si., dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda), Kamis, 20 Februari 2025 hari ini.
Dengan visi misi ‘’NTB Makmur Mendunia’’, Iqbal-Dinda memberi harapan baru perubahan terhadap hajat hidup masyarakat NTB. Sejak ditetapkan KPU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih. Lalu Muhammad Iqbal sudah langsung bekerja, mengurai satu per satu persoalan masyarakat NTB yang dia catat dan temui selama masa kampanye. Iqbal menangkap tantangan yang dihadapi pemerintahannya tidak mudah, karena itu tidak menunggu dilantik, Iqbal-Dinda sudah langsung bergerak.
“Dukungan besar dari masyarakat NTB yang mengantarkan kemenangan buat Iqbal-Dinda. Itu jadi beban moril tersendiri bagi kami. Karena itu kita putuskan tidak menunggu pelantikan, sebelum pelantikan kita ingin mulai berbuat sesuatu kepada masyarakat,” kata Iqbal dalam wawancara khusus dengan Suara NTB belum lama ini.
Gedor Pintu Kementerian
Langkah pertama yang dilakukan Iqbal usai ditetapkan jadi Gubernur NTB terpilih adalah menggedor pintu-pintu Kementerian Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Jakarta. Satu per satu menteri ditemui Iqbal, untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi NTB dan meminta intervensi Kementerian.
“Bagaimana pun kita ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu saya harus bertemu menteri-menteri di Jakarta. Harapannya di mana kita bisa minta tambahan program dan anggaran, di mana celah yang tidak bisa kita isi melalui APBD bisa diisi dari APBN,” kata Iqbal.
Sampai dengan saat ini, tercatat Lalu Iqbal sudah bertemu sebanyak 10 menteri. Di antaranya Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi, Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri, dan Luar Negeri, Sugiono.
Dari deretan menteri-menteri yang sudah ditemui Iqbal itu selaras dengan persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh NTB. Di antaranya adalah pembangunan rumah sakit, pembangunan infrastruktur jalan, infratruktur telekomunikasi, pertanian, dan juga pengentasan kemiskinan. “Visi misi Iqbal Dinda dan program aksinya semua dari awal sudah di Adjustment dengan hasta cita Prabowo Gibran,” katanya.
Harmonisasi dengan Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia, Iqbal-Dinda tidak cukup hanya dengan membangun konektivitas dukungan dari pemerintah pusat saja. Tapi tidak kalah penting adalah dukungan dari 10 kepala daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi NTB.
Terkait hal itu, Iqbal sangat menyadari bahwa selain memastikan keselarasan visi-misi dan programnya dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi program dengan pemerintah kabupaten/kota juga tidak kalah penting. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Iqbal juga harus mengharmonisasikan hubungan dengan Bupati dan Wali Kota.
“Visi misi Iqbal Dinda dan program aksinya semua dari awal sudah di Adjustment dengan Hasta Cita Prabowo-Gibran. Kemudian ke bawah juga di kabupaten kota juga kita harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi mulai dari tahap perencanaan, implementasi pengawasan. Sehingga dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota itu kita bisa sinkron sebaik mungkin,” katanya.
Lalu Iqbal pun berkeyakinan kuat bahwa pihaknya bisa membangun harmonisasi yang kuat dengan Bupati dan Wali Kota. Iqbal mengaku sangat optimis bahwa pemerintahannya bisa berjalan seirama dengan kepala-kepala daerah yang ada di kabupaten/kota untuk mencapai visi misi dan janji politiknya kepada masyarakat.
“Alhamdulillah dengan hampir semua kepala daerah kabupaten kota terpilih, kita punya modal hubungan yang baik. Kalau tidak hubungan pribadi, tapi partai pendukungnya sama, koalisinya sama, itulah untungnya punya partai koalisi yang besar. Di semua yang menang ini ada partai koalisi kita. Insyaallah tidak akan terlalu sulit untuk membangun itu,” katanya penuh optimisme.
Meritokrasi dan Efesien Anggaran
Sementara itu untuk di internal Pemprov NTB sendiri, Iqbal juga sudah menyiapkan sejumlah peta jalan untuk mewujudkan realisasi janji politiknya kepada masyarakat NTB. Gebrakan pertama yang sudah disepakati akan dilakukan Iqbal usai dilantik jadi Gubernur adalah membenahi penataan birokrasi pemerintahannya. Sebab birokrasi merupakan kunci utama dalam merealisasikan visi misi dan janji politik Iqbal-Dinda kepada masyarakat.
Struktur organisasi birokrasi di lingkungan Provinsi NTB saat ini dinilai Iqbal terlalu gemuk dan kurang efektif. Usai dilantik Iqbal akan langsung mengajukan rancangan peraturan daerah ke DPRD untuk perampingan birokrasi. “Kita akan rampingkan, supaya lebih efektif dan efisien,” ujar Iqbal.
Iqbal juga menegaskan bahwa dia akan menerapkan meritokrasi yang ketat dalam pengisian pos-pos jabatan. Dia memastikan bahwa tidak akan ada ruang cawe-cawe dalam pengisian jabatan, dia akan menempatkan orang sesuai dengan bidang dan keahliannya.
“Saya sudah sampaikan sajak awal kalau ada yang membayangkan akan ada jual beli jabatan, saya pastikan tidak ada itu. Saya pastikan itu tidak akan terjadi. Kalau ada yang menawarkan jual beli jabatan, saya pastikan itu hoaks. Ndak usah dihiraukan” tegas Iqbal kepada Suara NTB.
Penataan birokrasi yang akan dilakukan Iqbal-Dinda tersebut juga masih dalam satu tarikan nafas dengan agenda efesiensi anggaran belanja daerah. Dimana saat ini beban belanja pegawai di Pemprov NTB sudah di atas standar nasional.
“Kita tahu anggaran belanja pegawai kita itu ketentuan nasional maksimal 30 persen dari besaran APBD. Tapi sekarang ini belanja pegawai kita hampir 35 persen. Karena itu perampingan birokrasi ini juga bagian tidak terpisahkan dari rencana efesiensi anggaran kita,” ucap Iqbal.
Dalam rangka efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Iqbal akan menunjukkan bahwa dia berdiri paling depan dan paling pertama akan melakukan efisiensi. Penghematan belanja daerah akan dimulainya dari pos anggaran belanja kepala daerah.
“Sebelum orang lain melakukan efisiensi, saya sebagai kepala daerah akan menunjukkan lebih dulu efesiensi itu dimulai dari pos-pos belanja pengeluaran kepala daerah,” tegas Lalu Iqbal.
Lebih-lebih kondisi fiskal NTB terbilang masih kurang sehat, sehingga efisiensi anggaran dalam pemerintahannya merupakan sebuah keniscayaan. Iqbal ingin memastikan setiap rupiah uang daerah yang dikeluarkan, harus benar-benar untuk rakyat.
“Tahun 2025 ini kita masih harus prihatin, ruang fiskal kita masih agak sempit dan masih ada beban residu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi prioritas kita tahun 2025 ini menyehatkan fiskal. Kita harus melakukan banyak efisiensi di pos-pos pengeluaran, intinya belanja kita efesiensi, pemasukan kita maksimalkan,” tegasnya.
Salah satu keputusan konkret yang dilakukan oleh Iqbal menjelang pelantikannya sebagai Gubernur NTB periode 2025-2030 untuk penghematan anggaran yakni melarang pejabat daerah ikut menghadiri pelantikan Gubernur di Jakarta. Kemudian membatalkan rencana tasyakuran pelantikan di TMII yang dinilai hanya pemborosan anggaran.
“Berilah kami kesempatan untuk memimpin. Sebagai pemimpin tentu kami harus buat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan penting untuk kemaslahatan masyarakat NTB. Kami juga sadar bahwa keputusan yang kami buat tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Tapi yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk masyarakat, yang akan kami pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Allah SWT,” katanya.
Lalu Iqbal juga meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat NTB untuk mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia. “Iqbal-Dinda adalah milik semua masyarakat NTB. Apapun latar belakang politiknya, suku ras dan agamanya, serta apapun pilihan politiknya. Pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kami dan kalian, tidak ada lagi menang dan kalah, kita adalah NTB. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang singkat 5 tahun ini untuk memakmurkan masyarakat NTB,” pungkasnya. (ndi)
