KEPALA Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera berganti. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lotim Terpilih, H. Haerul Warisin dan H. Edwin Hadiwijaya (Iron – Edwin) akan memulai memimpin daerah yang menjadi barometer NTB lima tahun ke depan sejak 20 Februari 2025.
Pasangan Iron-Edwin memiliki visi misi ingin mewujudkan Lotim Sejahtera Maju Adil Religius Transparan atau yang diakronimkan dalam istilah Smart. Secara leterlek, smart berarti cerdas. Membawa perubahan terbaik bagi Gumi Patuh Karya.
Mengawali kepemimpinannya, H. Haerul Warisin atau akrab disapa H. Iron menyebut kondisi Lotim cukup berat. Banyak persoalan mendasar yang akan dihadapi. Tantangan untuk mewujudkan Lotim smart itu cukup berat. Dimana, kata awal dalam akronim Smart ini adalah Sejahtera.
Kepada Suara NTB, H. Iron menguraikan untuk mewujudkan Lotim sejahtera ini ia bertekad untuk mewujudkan visi besarnya tersebut bersama pasangannya H. Edwin. Bermodal pengalamannya menjadi Wakil Bupati Ali Bin Dachlan memimpin Lotim 2014-2018, H. Iron sudah siap untuk melakukan sejumlah terobosan besar bagi arah pembangunan Lotim.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menuturkan, saat menjadi Wabup dulu ia coba membangun BUMD berdarah-darah, namun kondisinya saat ini dilihat BUMD lesu. PT. Selaparang Energi, pabrik air minum dalam kemasan yang dibuatnya bersama Bupati Ali Bin Dachlan bahkan mati.
“Ini berat untuk menormalkanya kembali karena pasti harus dengan uang,” ungkapnya. H. Iron yang juga seorang pebisnis ini menilai, dalam pengembangan BUMD tidak semestinya memang harus terus membebani APBD.
BUMD adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, Iron-Edwin berkomitmen untuk menyelamatkan BUMD tersebut dari ancaman gulung tikar.
Selaparang Energi, sambungnya memiliki mesin besar untuk membuat Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) merek Asel kala itu. Mesin yang diadakan di saat H. Iron menjadi Wabup ini dikawatirkan akan jadi bangkai dan tak hasilkan apa-apa. “Dulu kita beli dengan harga mahal itu,” ucapnya.
PT Selaparang Energi katanya harus dihidupkan kembali dengan memfungsikan kembali semua peralatan yang ada. ‘’Mesin AMDK yang merupakan aset daerah tidak boleh mangkrak,’’ ujarnya.
Ditambahkan, dulu sebagai bagian dari core bisnis PT Selaparang Energi diberikan pelayanan penjualan bahan bakar minyak khusus nelayan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang ada di Tanjung Luar diberikan kepada PT Selaparang Energi. Kemudian dibangunkan juga SPBN di Labuhan Haji.
Kondisi SPBN milik PT Selaparang Energi itu dilihat H. Iron juga sangat lemah. Selama lima tahun setelah ditinggalkan katanya tidak ada perkembangan signifikan. Hanya mengandalkan pembelian nelayan.
Setelah menjadi Bupati nantinya, Selaparang Energi dengan SPBN-nya tersebut diyakinkan harus bisa mendatangkan PAD bagi Lotim. Apalagi potensi PAD di Lotim dikatakan cukup besar.
BUMD lainnya sebut H. Iron, Lotim memiliki PT Selaparang Finansial. Pada masa dirinya memimpin bersama Ali BD, Selaparang Finansial bisa memberikan dividen Rp 5-6 miliar setahun. Puluhan miliar modal awal dan dilakukan pembinaan secara baik.
Dividen dari PT SF ini akan coba ditingkatkan terus sebagai sumber PAD bagi Lotim. Angka modal terakhir saat ditinggalkan modalnya SF Rp 89 miliar dan aset tembus Rp 91 miliar. Sejauh ini, dinilai perkembangan SF kurang baik sehingga ke depan perlu ditingkatkan lagi.
Begitu juga dengan perusahaan lain, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Diketahui saat ini piutang PDAM tembus Rp 12 miliar lebih. Tidak sedikit dari penunggak itu merupakan ASN. Guna menyehatkan PDAM akan diputihkan semua tunggakan tersebut dan memperbaiki sistem tata kelola keuangan PDAM menjadi lebih baik dan transparan.
Perusahaan lainnya, Agro Selaparang. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ini juga terus akan digenjot agar bisa memberikan PAD. Perusahaan ini siap akan disehatkan sehingga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi misi Smart.
Dalam bidang pertanian, H. Iron yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) NTB ini akan terus memperjuangkan nasib petani. Lebih-lebih sebagai penyangga pangan nasional. Hasil padi Lotim masih bisa disumbangkan ke daerah lain. Lotim punya 45 ribu hektar irigasi teknis. Belum lagi tegalan dan lain. Hasil panen selalu surplus. Ini selalu dibanggakan. Mudahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak saja memperhatikan food estate tapi juga pengembangan pertanian secara lebih luas.
Selanjutnya, untuk wujudkan Lotim Smart ini Pasangan Iron-Edwin akan coba meningkatkan terus investasi di Lotim. Pelaku usaha di Lotim cukup banyak.
H. Iron mengatakan akan menyurati para penentu kebijakan di pusat, menteri dan para dirjen terkait sejumlah hal di Lotim. Di mana, dilihat sepanjang bibir pantai yang ada di Gumi Patuh Karya ini, dari Pantai Obel-Obel Kecamatan Sambelia sampai dengan Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru berjejeran tambak udang.
“Lantas Lotim dapat apa dari tambak udang itu?” tanya H. Iron melihat fakta tersebut. Sejauh ini Lotim diakui tidak dapat apa-apa. “Dapat pajak, jelas tidak bisa,” sebutnya.
Menyikapi hal itulah, lewat suratnya ke para penentu kebijakan di pusat itu akan coba dikoordinasikan beserta juga dengan seluruh pelaku usaha di Lotim ini bagaimana mereka bisa kemudian berbagi untuk Lotim.
Dituturkan, beberapa waktu lalu H. Iron sudah bertemu dengan pelaku usaha tambak udang. Pada pelaku budidaya udang di Lotim menilai beda hasil udang di perairan Lotim dengan daerah lain. Lotim memiliki nilai lebih.
Kelebihan nilai udang Lotim tersebut tak berbanding lurus dengan pendapatan yang di terima Lotim dari aktivitas usaha bidang kelautan dan perikanan. Data diterima, dana bagi hasil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya Rp 3 miliar per tahun. Nilai itu, jelas dianggap tidak cocok dengan dengan jumlah tambak yang banyak.
Harapannya ke depan, nilai bagi hasil tersebut bisa ditambah. “Masalah seperi ini akan kita surati Kemenkeu karena kita jan penyumbang ikan cukup besar,” imbuhnya.
Termasuk, sambungnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) disebut juga masih kecil. Lotim 70 persen penghasil tembakau di NTB. Persoalan ekonomi tersebut, akan coba terus diperbaiki. H. Iron mengaku sudah terbiasa menerima hal yang kurang. Tapi ke depan akan coba terus diperbaiki.
Berikutnya hal senada dengan H. Iron, dikemukakan Wabup, H. Edwin soal kondisi Lotim yang cukup berat. Kondisi fiskal Lotim diketahui sebagian besar bersumber dari dana transfer. Kebijakan efisiensi ini diketahui membuat Lotim turut terkena pemangkasan.
Masalah berat lainnya yang akan dihadapi Lotim adalah, keberadaan honorer yang akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Jumlahnya diketahui mencapai 13 ribu orang.
Kemampuan anggaran dimiliki Lotim tidak cukup mampu untuk mewujudkan keinginan penggajian sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berbagai pola coba nantinya akan diimplementasikan dan tengah dipersiapkan agar masalah PPPK paruh waktu ini bisa diatasi.
Tidak Ada Non Job Pejabat
Mengenai para pejabat di Lotim, pasangan Iron-Edwin dipastikan taati aturan. Dalam memilih pejabat tetap menggunakan sistem meritokrasi, sehingga dipastikan, semua jabatan struktural yang ada saat ini dipastikan tidak ada digeser posisinya. Tidak akan ada pula pejabat yang ditonjolkan kab dari jabatannya.
Iron-Edwin nantinya setelah resmi menjabat tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi pada setiap pergantian kepemimpinan di daerah pascapemilihan kepala daerah.
Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah terbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi Dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam sistem ini, apa yang dicanangkan tidak ada istilah non job. Tidak ada penurunan eselon.
Edwin berharap birokrasi bekerja dengan baik. Sistem meritokrasi yang diberlakukan dalam penentuan jabatan ini dianggap cukup Baik. “Pak Suroto pernah berkantor di bawah pohon mangga dulu,. Hal itu tak akan terjadi lagi,” imbuhnya.
Sebelum resmi dilantik bersama Bupati terpilih, H. Edwin menuturkan ia sudah mulai mempelajari sejumlah persoalan. “Saya sudah mencoba kuliah cepat mendapatkan informasi dan data dari pejabat eselon III dan IV,” demikian ungkapnya. (rus)
