Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, mencatat ada sekitar 31 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak aktif dari total 157 berdasarkan pendataan yang dilakukan hinga akhir tahun 2024.
“Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan di tahun 2024 dan kami akan kembali melakukan pendataan dan evaluasi terhadap BUMDes tersebut di tahun ini untuk memastikan kondisi terkini,” kata Kepala Dinas PMD Rachman Ansori kepada Suara NTB, Rabu, 26 Februari 2025.
Dikatakan Ansori, dari total BUMDes yang ada sekitar 76 BUMDes atau 48 persen yang Aktif. 50 BUMDes atau 31 persen kurang aktif dan sisanya sebanyak 31 BUMDes adalah BUMDes yang tidak aktif.
“Evaluasi melalui pembaharuan data perlu kami lakukan terutama BUMDes yang tidak aktif untuk kita aktifkan kembali sehingga bisa terus berkembang,” ucapnya.
Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Permendes nomor 3 tahun 2021 sebagaimana bentuk transformasi dalam empat kategori. Yakni kategori BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju untuk mendukung program pemerintah dan mensejahterakan masyarakat.
“Proses pendataan akan kita libatkan seluruh pihak terkait agar kami bisa mendapatkan gambaran sekaligus pembinaan kepada BUMDes agar bisa lebih berkembang,” ujarnya.
Dia pun meyakinkan, BUMDes ini merupakan amanat dari Undang-Undang desa sehingga wajib bagi desa untuk menyiapkan anggaran. Tentu peran dari BUMDes ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang ada di desa khususnya dalam menggerakkan ekonomi di desa.
“Peran BUMDes ini kami anggap sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga pola pembinaan akan terus kami lakukan kepada seluruh BUMDes yang ada,” tambahnya. (ils)
