Mataram (Suara NTB) – Bawaslu, sebagai lembaga negara, turut terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, termasuk di Provinsi NTB.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratif, yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa rencana kegiatan penguatan demokrasi yang sudah disusun untuk tahun 2025 terpaksa dibatalkan.
“Secara langsung maupun tidak langsung, efisiensi ini berpengaruh pada volume kegiatan. Banyak kegiatan yang harus dikurangi, terutama yang berkaitan dengan penguatan demokrasi,” ujar Itratif pada Kamis, 27 Februari 2025.
Diketahui bahwa pada tahun 2025, tidak akan ada lagi kegiatan pemilu, sehingga fokus kegiatan Bawaslu akan lebih banyak pada penguatan demokrasi di kalangan kelompok masyarakat. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi ini, kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi yang sudah direncanakan tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan lancar.
Meski demikian, Itratif menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak hanya mengandalkan anggaran untuk menjalankan kegiatan. Ia menambahkan bahwa kondisi efisiensi anggaran ini mendorong Bawaslu untuk lebih kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“Efisiensi ini bukanlah alasan untuk mengurangi upaya penguatan demokrasi kepada masyarakat. Meskipun anggaran terbatas, kami akan berusaha agar kegiatan tetap berjalan dengan baik,” jelas Itratif.
Pernyataan serupa juga telah disampaikan Itratif kepada jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota se-NTB. Mereka diimbau untuk terus berpikir kreatif dan inovatif meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, sehingga kegiatan penguatan demokrasi tetap dapat dilaksanakan di masyarakat.
“Saya rasa kita memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam melaksanakan pemilu dan pilkada. Kami sudah terbiasa menciptakan inovasi dan berkreasi dalam melakukan pengawasan dengan biaya yang minim,” ujarnya.
Salah satu upaya yang disebutkan Itratif adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat. Rapat-rapat pun akan lebih banyak menggunakan platform seperti Zoom Meeting, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.
“Banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan tanpa biaya, namun pesan penguatan demokrasi tetap bisa tersampaikan ke masyarakat. Misalnya melalui ruang digital, podcast, dan rapat-rapat online. Kami akan memanfaatkan fasilitas yang ada,” pungkasnya.
Berdasarkan rapat kerja dengan DPR RI, Bawaslu memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk tahun 2025. Namun, anggaran tersebut mengalami efisiensi sebesar 40 persen atau sekitar Rp955 miliar, hampir setara dengan satu triliun rupiah. (ndi)
