Mataram (Suara NTB) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB telah menyumbang devisa berupa remitansi atau kiriman uang dari negara penempatan dengan jumlah yang besar setiap tahun. Namun di awal tahun 2025 ini, jumlah remitansi yang terkirim jumlahnya masih minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka remitansi di Januari 2025 hanya Rp16 miliar.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, data remitansi NTB hanya diambil dari dua sumber yaitu Bank Indonesia dan PT.Pos. Dari Bank Indonesia, jumlah remitansi yang tercatat selama Januari sebanyak Rp9,31 miliar, sementara dari PT.Pos tercatat sebanyak Rp6,7 miliar.
Wahyudin menilai, angka remitansi bisa jadi lebih besar daripada data yang diperolehnya. Karena instrumen pengiriman uang dari luar negeri sudah semakin beragam, termasuk jika PMI yang membawa pulang uangnya secara langsung, BPS tak mengetahui datanya secara pasti.
“Data remitansi dari Bank Indonesia dan PT.Pos. Kita belum mendapatkan sumber data yang lain. Bisa saja angka remitansi lebih tinggi daripada yang kita rilis, karena uang juga dibawa secara langsung oleh PMI yang pulang kampung,” kata Wahyudin saat menyampaikan berita resmi statistik kemarin.
Ia mengatakan, selama ini remitansi banyak yang berasal dari negara Saudi Arabia, Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Misalnya, dari Rp9,31 miliar remitansi yang tercatat di Bank Indonesia, sebanyak Rp5,4 miliar atau 58 persen lebih berasal dari Arab Saudi. Kemudian dari Malaysia sebanyak Rp869 juta, dari Jepang sebanyak Rp469 juta, Uni Emirate Arab sebanyak Rp449 juta dan sejumlah negara penempatan lainnya.
Untuk diketahui, selama 2024 kemarin, BPS NTB mencatat remitansi Rp223,17 miliar. Angka ini lebih kecil dari tahun 2023 yang berjumlah sebanyak Rp 524,63 miliar.
Sebelumnya, Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan, PMI atau para pahlawan devisa sudah banyak yang mampu mensejahterakan keluarganya di kampung halaman. Kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi daerah tidaklah kecil. Karena itu aspek perlindungan mereka di negara penempatan harus menjadi atensi pemerintah.
“Kita berharap pahlawan devisa dapat terlindungi dengan baik. Kita berharap juga masyarakat tetap menempuh jalur yang prosedural jika ingin menjadi PMI,” kata Lalu Gita Ariadi.(ris)
