Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj Nurul Adha membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang fokus pada Perempuan dan Disabilitas dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musrenbang Tematik yang pertama kali diadakan Pemkab Lobar ini digelar di Aula Utama Hotel Montana Senggigi, Senin (10/03/2025) lalu.
Hadir mendampingi Wabup, Ketua TP-PKK Lobar Ayu Indra Rukmana, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar H. Ilham, M.Pd dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lobar Hj. Erni Zuhara, Assisten I H. Fauzan Husniadi dan Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu. Hadir juga para peserta pada musyawarah dari Kepala OPD terkait, seluruh Camat se-Lombok Barat, Mitra Pemerintah Daerah dan para pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kab. Lobar.
“Saya sampaikan salam Bapak Bupati kepada hadirin semua, dikarenakan ada kegiatan mendadak sehingga saya didisposisi untuk hadir dan membuka acara Musrenbang Tematik ini, yang difokuskan pada perempuan dan Disabilitas,” Ujar Hj. Nurul Adha saat membuka acara tersebut.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Bappeda Kab. Lobar untuk menyelenggarakan acara Musrenbang tersebut. Umi Nurul sapaan akrab Wabup Lobar ini, juga berharap hasil dari musyawarah ini dapat memberikan peluang perempuan dan penyandang Disabilitas ikut serta berperan menyukseskan pembangunan Lombok Barat ke depannya.
Sementara itu, kepala Bappeda Lobar melalui Kepala Bidang Litbang Renbang, Denny Arif Nugroho,bahwa Pihaknya bersiap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada April 2025 mendatang. Sebagai langkah awal, Bappeda mengadakan Musrenbang Tematik Perempuan dan Disabilitas, sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024.
“Musyawarah ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah,”kata dia. Ia menegaskan pentingnya Musrenbang Tematik sebagai ruang bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Para peserta aktif memberikan masukan terkait kebutuhan mereka, mulai dari pelatihan, pembinaan, hingga bantuan modal usaha guna meningkatkan kemandirian mereka.
“Musrenbang Tematik ini adalah yang pertama kali kita laksanakan, dan ke depan kami juga akan menggelar Musrenbang khusus anak,” ujar Denny.
Salah satu usulan penting yang mengemuka dalam musyawarah ini adalah perlunya pendataan komprehensif terhadap jumlah dan kondisi penyandang disabilitas di Lombok Barat. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran. Selain itu, peserta juga mengusulkan kemudahan dalam pengurusan KTP dan ijazah bagi penyandang disabilitas untuk memperkuat identitas mereka serta membuka akses terhadap lapangan pekerjaan.
Menurut Denny, capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 0,8 persen penyandang disabilitas di Lombok Barat yang telah mendapatkan pekerjaan. Untuk tahun 2026, targetnya meningkat menjadi 1,9 persen, sementara pada 2045 ditargetkan 10 persen dari mereka sudah terserap dalam dunia kerja.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi lebih luas bagi pembangunan daerah. Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun turut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam Musrenbang ini.
Musrenbang Tematik Perempuan dan Disabilitas ini diikuti oleh kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari perwakilan unsur Perempuan dan Disabilitas, serta Perangkat
Daerah Terkait. Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lombok Barat, Zainuddin menyambut baik langkah Pemda dalam menggelar Musrenbang Tematik ini. Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Dengan adanya Musrenbang Tematik, kita bisa lebih fokus menangani isu-isu khusus yang dihadapi penyandang disabilitas. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan memastikan hak-hak mereka diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” ujar Zainuddin.Salah satu poin penting yang disorot dalam Musrenbang ini adalah aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur yang ramah disabilitas, kemudahan akses terhadap layanan publik, serta program kesejahteraan yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan.
Zainuddin juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemda, organisasi masyarakat sipil, dan individu dalam menghadapi tantangan pembangunan yang inklusif. Ia optimis bahwa dengan kerja sama yang solid, Lombok Barat dapat menjadi contoh daerah yang sukses dalam mewujudkan pembangunan yang merangkul semua lapisan masyarakat. Musrenbang Tematik ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah perumusan langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan perempuan.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Lombok Barat terus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya.Sebagai penutup, Zainuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ia yakin bahwa dengan sinergi yang kuat, Lombok Barat dapat terus berkembang dan menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(her)
