Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewacanakan untuk melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perampingan ini sebagai upaya mendorong efisiensi anggaran di lingkup Pemkab Loteng. Di mana beberapa OPD serumpun direncanakan akan merger atau digabung.
“Sedang didiskusikan,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng H. Lalu Wiranata, kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Kamis, 20 Maret 2025.
Dikatakannya, perampingan struktur OPD lingkup Pemkab Loteng, karena struktur organisasi yang saat ini dinilai gemuk. Karena ada beberapa OPD yang semestinya bisa dijadikan satu, tetapi justru jadi OPD yang terpisah. Kondisi tersebut terkadang menyulitkan proses koordinasi dan komunikasi. Padahal mengurusi bidang yang hampir sama.
“Selain efisien, perampingan OPD juga bisa mempercepat komunikasi dan koordinasi antara OPD serumpun. Karena berada di satu OPD yang sama,. Dengan begitu pelaksanaan program daerah juga bisa optimal ” terangnya.
Disinggung OPD mana yang akan dirampingkan, Wiranata mengaku belum sampai di sana. Yang jelas kemungkinan tidak semua OPD. Hanya menyasar OPD-OPD yang serumpum dengan tetap mempertimbangkan struktur kelembagaan di provinsi maupun pun pusat.
“Soal OPD mana saja yang dirampingkan belum ditentukan. Karena memang masih tataran diskusi dan perencanaan. Tapi berharap tahun ini perencanaan sudah matang dan bisa segera dieksekusi proses perampingannya,” ujarnya.
Diakuinya kalau rencana perampingan OPD lingkup Pemkab Loteng sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022 lalu. Namun saat ini kondisi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Situasi pemerintahan juga cenderung stabil di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo, sehingga wacana perampingan tidak disampai ke tahap implementasi.
Sementara saat ini pemerintah pusat di bawah presiden Prabowo mendorong efisiensi anggaran dilakukan di semua level pemerintahan, dari level pusat hingga daerah. “Mumpung pemerintahan masih baru dan ada dorongan juga untuk efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Jadi wacana perampingan OPD kembali dihidupkan,” tandas Wiranata. (kir)
