Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Rapat ini diikuti oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota se-NTB dengan tujuan utama menyinkronkan data serta merumuskan rekomendasi evaluasi antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU NTB, Halidy, membuka rapat dan menekankan pentingnya keselarasan data dalam laporan yang disusun oleh berbagai pihak. Menurutnya, sinkronisasi data harus dilakukan untuk memastikan akurasi dan pertanggungjawaban laporan.
“Kita harus memastikan bahwa data dari kabupaten/kota sesuai dengan data di tingkat provinsi. Hal ini penting agar laporan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU NTB, Agus Hilman, menyoroti pentingnya menindaklanjuti hasil FGD guna mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses Pilkada 2024. Dengan demikian, laporan yang disusun akan lebih lengkap dan komprehensif.
“Perlu dilakukan pendalaman terhadap aspek-aspek yang belum maksimal dieksplorasi. Evaluasi harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pra-pemilihan (pre-election), hari pemilihan (election), hingga pasca-pemilihan (post-election),” jelas Hilman.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Mastur, meminta KPU kabupaten/kota untuk mengidentifikasi rekomendasi yang telah diberikan. Menurutnya, rekomendasi tersebut perlu dianalisis lebih dalam guna menemukan permasalahan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kita harus lebih cermat dalam merumuskan rekomendasi. Permasalahan yang diidentifikasi harus sejalan dengan solusi yang diusulkan agar evaluasi lebih efektif,” tegas Mastur.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU NTB, Zuriati, menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif. Ia mengingatkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga pada kelebihan yang dapat dijadikan contoh praktik terbaik (best practice).
“Evaluasi seharusnya tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihan yang bisa menjadi acuan. Misalnya, interaksi yang baik dengan liaison officer partai politik dapat memperlancar komunikasi dan penyelesaian masalah,” pungkasnya. (ndi)
