PROGRAM pengentasan kemiskinan di Kota Mataram dinilai belum berjalan optimal. Salah satu kendala utama yang sering menjadi sorotan adalah banuan yang sasaran akibat pendataan yang kurang akurat. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewat, sementara ada pula penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., salah satu pangkal persoalan bantuan salah sasaran adalah data kemiskinan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Masalah utama ini ada di data. Banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terdaftar, sementara yang lebih mampu masih menerima. Jika pendataan tidak diperbaiki, angka kemiskinan sulit turun secara signifikan,” ujar Isti saat ditemui di DPRD Kota Mataram baru-baru ini.
Menurut politisi PKS ini, pendataan yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbarui daftar penerima manfaat. Namun, kenyataannya, perubahan data sering kali tidak signifikan. “Banyak warga yang seharusnya sudah keluar dari daftar karena ekonominya membaik, tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan,” katanya.
Pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa program pengentasan kemiskinan telah berjalan, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan. “Jangan sampai program hanya bersifat simbolis, sekadar berjalan tanpa menyentuh akar permasalahan,” imbuhnya.
Selain data yang kurang akurat, masalah lain yang mencuat adalah minimnya pendampingan dalam pelaksanaan program. Banyak bantuan yang hanya sebatas diberikan tanpa ada evaluasi atau tindak lanjut. “Kalau hanya sekadar memberi bantuan sembako atau uang tunai tanpa memastikan dampaknya bagi penerima, hasilnya tidak akan maksimal. Pendampingan sangat diperlukan,” ujar orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini.
Di tingkat masyarakat, kurangnya kepedulian sosial juga menjadi faktor yang memperparah ketidaktepatan sasaran. “RT dan tetangga sebenarnya tahu siapa yang benar-benar membutuhkan, tetapi jika mereka tidak aktif melaporkan, data tetap tidak berubah,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Isti mendorong pemerintahlebih aktif dalam melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat. Kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai elemen lain juga dianggap penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. (fit)
