Mataram (Suara NTB) – Sekolah Rakyat yang merupakan program kerja Kementerian Sosial (Kemensos) ditargetkan akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat diperuntukkan untuk masyarakat miskin ekstrem yang kesulitan mengenyam pendidikan. Akan tetapi, kehadiran Sekolah Rakyat dikhawatirkan akan menimbulkan pengkelasan sosial.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Syafril, M.Pd., mengatakan kemunculan Sekolah Rakyat yang spesifik diperuntukkan untuk masyarakat miskin justru akan mempertegas ketimpangan kelas sosial di tengah masyarakat.
“Saya khawatir itu (pengkelasan sosial di sekolah) itu terjadi. Warga itu tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa mereka itu mendapat hak yang sama dalam bidang pendidikan. Jadi negara berkewajiban untuk menjamin sekolah bagi siapa pun tanpa pengkelasan. Yang miskin haknya sama untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran yang sama,” tegasnya.
Meski demikian, dirinya tak menafikan program millik Kemensos tersebut memiliki semangat yang baik. Terlebih, SR ditujukan menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Namun, jangan sampai pengkhsususan tersebut memunculkan pembedaan berdasarkan kelas sosial di ruang pendidikan.
“Jadi sekolah rakyat itu diperuntukkan untuk orang miskin. Tidak usah dipertegas masyarakat miskinnya. Biarkan saja sekolah itu berfungsi secara universal. Siapa pun di sekolah itu diperlakukan sama, kaya atau miskin itu tidak boleh ada dikotomi dalam dunia sekolah. Itu yang mestinya harus dijamin, tata kelola sekolah yang modern,” jelasnya.
Ia menyarankan agar Sekolah Rakyat mesti dievaluasi. Bila perlu, mesti ada dialog-dialog mendalam sebelum program tersebut diluncurkan. Khususnya mengenai spesifikasi berdasarkan kelas sosial yang dikhawatirkan akan mereduksi universalitas pendidikan.
“Negara harus menjamin fakir miskin itu dapat mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus ada sekolah yang khusus untuk mereka. Jadi dengan atau tanpa ada sekolah khusus siswa miskin itu, negara wajib menjamin rakyat yang miskin mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya,” pungkasnya.
Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memfokuskan diri dalam penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang masih menjangkiti dunia pendidikan. Adanya disparitas mutu pendidikan, sarana prasarana, SDM guru, dan aksesibilitas merupakan problem dasar dunia pendidikan yang masih menjadi problem dasar pendidikan yang memerlukan atensi lebih dari pemerintah.
“Problem disparitas mutu sekolah, mutu sarana prasarana, aksesibilitas informasi untuk mendapatkan referensi pembelajaran yang sama. Lalu aksesibiltas transportasi yang juga mudah diakses oleh siapa pun di sekolah itu. Tidak boleh ada siswa atau penduduk yang merasa jarak rumahnya dengan sekolahnya itu terhalang oleh akses yang jauh,” ujar Sekretaris Rektor Ummat itu.
Syafril melihat, kehadiran Sekolah Rakyat justru tidak menyelesaikan problem-problem yang ada, melainkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru di dalam ruang pendidikan.
“Saya tidak memandang SR ini sebagai sebuah solusi sebenarnya. SR ini justru akan menghadirkan problem baru; kecemburuan sosial; kemudian menghadirkan dikotomi sosial di dunia pendidikan yang sebenarnya tidak boleh terjadi,” tuturnya.
Mengutip situs resmi Kemensos RI, Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Selain itu, SR direncanakan akan menggunakan konsep boarding school (Asrama).
Sebelumnnya, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Provinsi NTB menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“NTB sangat siap dengan program bapak Presiden melalui Kementerian Sosial untuk adanya sekolah rakyat,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., di Mataram, Senin (24/3/2025).
Ia menilai program sekolah rakyat merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan masyarakat miskin.
“Karena sekolah rakyat ini filosofisnya yang paling mendasar adalah bagaimana memuliakan masyarakat miskin kita untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” ujarnya.
Ahsanul menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan beberapa lokasi kepada Kemensos sebagai tempat penyelenggaraan sekolah rakyat di NTB nantinya. Beberapa lokasi tersebut antara lain, di Lotim dua, Loteng satu, KLU satu, dan Pulau Sumbawa satu.
“Tetapi nanti mana yang disetujui oleh pemerintah pusat maka kita juga siap. Hanya yang paling siap adalah pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani yang ada di Lenek, Lotim,” ujar Ahsanul. (sib)
