Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, telah menyelesaikan audit. Hasil audit diminta organisasi perangkat daerah kooperatif memenuhi permintaan auditor.
Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati ditemui pada, Senin, 7 April 2025 menerangkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, telah menyelesaikan proses audit terhadap laporan pendahuluan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya akan ditindaklanjuti melalui action meeting sebelum pemeriksaan fokus pada audit inti terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah (LKPD) tahun 2024. “Audit ini masih pendahuluan berupa pengumpulan data dan dokumen,” jelasnya.
Data maupun dokumen yang dikumpulkan menjadi dasar auditor untuk melakukan audit secara mendalam. Nelly mengklaim, temuan auditor negara tidak ada yang berkaitan dengan penyalahgunaan, melainkan temuan yang bersifat normative sehingga bisa disesuaikan dengan regulasi. “Kenapa saya katakan normative karena masih seputaran administrative dengan catatan dilakukan penyempurnaan,” jelasnya.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengakui, seluruh pimpinan OPD telah dikumpulkan membahas tindaklanjut rekomendasi BPK tersebut. Auditor negara menekankan agar OPD kooperatif menyerahkan dokumen maupun data. Sebab, pemeriksaan tidak melihat jam kerja saja. Tujuannya agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau sembunyikan selama pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik. “Penekannya supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik supaya tidak ada masalah,” demikian kata dia. (cem)
