Sumbawa Besar (Suara NTB) – Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, mengaku bahwa kondisi kemantapan jalan di Sumbawa dan Sumbawa Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun bahkan posisi saat ini berada di angka 79 persen.
“Dari posisi kemantapan jalan kita 89 persen saat ini berada di angka 79 persen artinya ada penurunan sekitar 10 persen dan kondisi tersebut sudah kami sampaikan ke pak Gubernur saat kunjungan di Sumbawa,” Kata kepala BPJP Sumbawa, Mustafa kepada Suara NTB, Senin, 7 April 2025.
Mus melanjutkan, ada beberapa ruas jalan yang kondisinya sangat membutuhkan penanganan salah satunya ruas jalan Talonang- Lunyuk dan Lenangguar- Lunyuk. Kedua ruas jalan itu rawan terjadi longsor bahkan longsor yang terjadi di awal tahun pun belum bisa ditangani maksimal.
“Kondisi saat ini ruas jalan tersebut memang masih bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi kondisinya sudah sangat menghawatirkan jika terjadi longsoran susulan sehingga butuh penanganan khusus,” ujarnya.
Ia pun memastikan, pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan terhadap ruas jalan tersebut tetapi belum maksimal. Bahkan untuk pemeliharaan jalan termasuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan membutuhkan anggaran hingga puluhan miliar.
“Jadi, untuk mengembalikan 1 persen saja kemantapan jalan kita butuh anggaran sekitar Rp20 miliar karena kondisi jalan yang ada saat ini sudah sangat parah,” ucapnya.
Dia menyebutkan, total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemeliharaan BPJP baik di Sumbawa maupun Sumbawa Barat mencapai 483 kilometer. Dari jumlah tersebut ada sekitar 12 ruas jalan dengan tujuh kecamatan termasuk juga ruas jalan Moyo- Ulu air juga kondisinya cukup parah.
“Kita hanya diberikan anggaran Rp1 miliar untuk tahun ini, otomatis ruas jalan yang rusak tersebut pun belum bisa kita tangani secara optimal,” jelasnya.
Seraya menambahkan, pihaknya pun sudah sering mengusulkan anggaran untuk penanganan terhadap ruas jalan yang rusak itu. Hanya saja sampai dengan saat ini anggaran yang digelontorkan belum maksimal hanya sebatas penanganan darurat saja.
“Hampir setiap tahun selalu kita usulkan anggaran, tetapi realisasi nya memang masih belum maksimal, sehingga kami berharap agar penanganan jalan ini menjadi prioritas demi kelancaran mobilisasi masyarakat dan barang,” tukasnya. (ils)
