Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII yang akan berlangsung di NTB dan NTT tahun 2028 memiliki tantangan yang cukup besar dari segi ketersediaan anggaran. Terlebih Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dinilai tak akan memberikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan oleharaga multievent tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Menpora terkait dengan pelaksanaan PON 2028. Di mana, Kementerian tak bisa memberikan anggaran jumbo, sehingga Pemda harus memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan PON.
“Saya sudah komunikasi dengan Menpora panjang lebar, bahwa tak ada subsidi dari pusat yang berlebihan. Disubsidi tapi terbatas. Nah sekarang tergantung daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau kita mampu sampaikan tegas, sampaikan anggaran di APBD untuk PON,” kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Selasa, 8 April 2025.
Karena rencana pelaksanaan PON NTB-NTT sedang menghadapai tantangan besar terkait dengan ketersediaan anggaran, ia meminta agar Pemprov NTB tak memberikan harapan terlampau besar kepada masyarakat. Namun jika Pemprov NTB dan kabupaten/kota sebagai tuan rumah PON memiliki komitmen anggaran yang tinggi, maka harus disiapkan mulai dari sekarang.
“Sampaikan saja kalau Pemda mampu melaksanakn PON, kita sama-sama kawal. Jika tak mampu sampaikan saja, tak usah gengsi,” katanya.
Menurut Politisi PKB ini, Menpora telah memiliki wacana untuk memindahkan pelaksanaan PON 2028 ke Jakarta atau ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang memiliki fiskal daerah yang lebih bagus. Wacana itu muncul setelah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk di lingkungan Kemenpora.
“Adanya inpres dan efisiensi dimana-mana membuat pemerintah pusat berhitung lagi. Makanya pemerintah pusat ini mengembalikan lagi ke pemerintah daerah. Pemda siap tidak menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PON 2028. Pusat tak bisa mensubsidi 50 persen,” katanya.
Irfani menambahkan, KONI NTB telah mengirim masterplan pelaksanaan PON 2028, namun sejauh ini masih dalam proses revisi, sehingga Menpora belum menandatangani SK penetapan PON di NTB-NTT. SK yang belum ditandatangani juga berkaitan dengan kesiapan anggaran pemerintah daerah untuk membangun venue dan fasilitas utama lainnya.
Sebagai solusi kongkret terhadap persoalan ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajak Gubernur NTB, bupati/walikota dan KONI bertemu untuk membahas terkait dengan kesiapan Pemda memberi anggaran pada pelaksanaan PON 2028.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi mengatakan persiapan venue PON 2028 sudah mulai dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga (cabor). Bahkan masing-masing cabor sudah koordinasi dengan PB cabor yang ada di pusat.
Ia tidak mempermasalahkan SK sebagai tuan rumah yang belum diberikan oleh Kemenpora. Pasalnya, waktu untuk pelaksanaan disebut masih panjang sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan.(ris)
