Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 38 dari 40 pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB menjalani evaluasi kinerja atau job fit di Ruang Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Kamis, 10 April 2025. Mereka mengikuti ujian tertulis dengan tiga penguji yakni Dr. Prayitno Basuki, H. Chairul Mahsul dan Deputi Pengembangan SDM BKN Haris Windianto.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan, pada sesi pertama job fit dimulai dengan penulisan makalah selama 2,5 jam. Pada siang harinya mulai pukul 13.00 hingga 20.40 Wita, peserta sesuai giliran menjalani tes wawancara selama 20 menit. Wawancara akan dilanjutkan Jumat, 11 April 2025 hari ini.
Pada evaluasi kinerja kali ini, dua pejabat eselon II, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Dr. H. Aidy Furqan, MPd., dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB Roni Yuhaeri absen. Kepala Dinas Dikbud NTB H. Aidy Furqan izin melaksanakan umrah dan Kepala Biro PBJ Setda NTB Roni Yuhaeri, tidak hadir tanpa keterangan pada pihak panitia.
Terhadap dua pejabat yang tidak hadir ini tidak akan mendapatkan penilaian oleh tim yang melakukan evaluasi kinerja dan job fit. ‘’Pak Karo PBJ, setelah dihubungi beliau menyampaikan mau beralih sebagai pejabat fungsional,’’ ujarnya.
Menurutnya, evaluasi kinerja dan job fit ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri untuk melengkapi dokumen ke pemerintah pusat dalam rangka persiapan penataan. Evaluasi tersebut dilakukan sesuai regulasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan potensi dan kecocokan pejabat terhadap jabatan yang diemban atau akan diisi.
“Dan hasil uji kompetensi yang dulu yang masih berlaku itu juga digunakan ini melengkapi. Kalau yang dulu itu ibaratnya kalau kita cermati substansi proses yang di dalam itu kan, betul dilakukan penulisan makalah pada saat itu. Tapi saat ini kontennya berbeda dengan dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu banyak menyoroti misalkan tema kita diarahkan, kemiskinan, SDM dan sebagainya,” terangnya.
Sementara sekarang ini, peserta job fit lebih banyak dengan apa yang sudah dilakukan di tempat kerja masing-masing. Termasuk posisi apa yang diinginkan ke depan dan inovasi apa yang akan dilakukan. Sedangkan pada proses wawancara, peserta job fit akan ditanya terkait dengan jawaban yang disampaikan saat ujian tulis.
Yusron menambahkan, jika sebelumnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB sudah menjalani job fit tahun 2024 lalu atau saat dipimpin Penjabat Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Nantinya hasil job fit yang dilakukan sekarang ini dan sebelumnya masih tetap berlaku dan digunakan sebagai acuan.
“Hasil uji kompetensi sebenarnya saling menguatkan. Jadi yang dulu itu mungkin sifatnya top down. yang ini lebih mengarah kepada bottom up. nanti Bapak Gubernur selaku pengambil kebijakan yang akan menentukan,” terangnya.
Disinggung hasil job fit ini untuk melakukan mutasi dalam waktu dekat, Yusron Hadi memilih menyerahkan sepenuhnya pada Gubernur NTB.
Sementara beberapa pimpinan OPD yang dikonfirmasi usai mengikuti job fit menjawab normatif. Seperti disampaikan Asisten III Setda NTB H. Wirawan, yang mengaku menjawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Asisten III Setda NTB. Disinggung posisi yang dipilih, Pelaksana Harian Inspektur Provinsi NTB ini menyerahkan pada pengambil kebijakan.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Muslim. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah posisi apa yang akan ditempati pada Gubernur NTB. Apakah akan tetap bertahap pada posisi semula atau digeser pada posisi lain. (ham)
