Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Sumbawa Barat mengakui masih terjadinya pola rekrutmen karyawan ‘lewat pintu belakang’ yang dilakukan oleh perusahaan. Meski selama ini pemerintah KSB telah tegas dengan berbagai aturannya, faktanya ada saja perusahaan yang tidak meporkan diri saat akan melakukan perekrutan pekerja.
“Pola ini terjadi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sub kontraktor AMMAN baik di tambang Batu Hijau maupun di proyek smelternya,” ungkap kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi.
Dari hasil penelusurannya, praktik itu kata Slamet bukan dilakukan secara terstruktur oleh perusahaan. Umumnya itu dilancarkan oleh oknum-oknum karyawan tertentu di internal perusahaan.
Dan terhadap temuan itu, Disnaketrans KSB telah melaporkan ke perusahaan bersangkutan dan langsung ditindaklanjuti. “Kami sudah memprotes hal ini dan sudah ada sikap tegas yang dilakukan perusahaan. Bahkan ada oknum karyawan yang di PHK karena masalah ini,” sebutnya.
Menurut Slamet, secara umum kewenangan pihaknya dalam urusan ketenagakerjaan terbatas. Perubahan undang-undang 13/2003 yang kemudian dilebur ke dalam Undang Undang Cipta Kerja membuat, banyak kewenangan pemerintah kabupaten/kota dihilangkan. Namun demikian, dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapat kesempatan seluasnya dalam mengakses pasar kerja di daerah, pihaknya akan bekerja secara maksimal.
“Kami sekarang sedang mengusulkan perubahan Perda 13/2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan juga Perbup 9/2010. Tapi kami akan pastikan terkait kewajiban perusahaan mengakomodir 60 persen tenaga kerja lokal tetap ada dalam kedua regulasi itu,” janjinya. (bug)
