Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat menyoroti kebocoran Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang terjadi di beberapa sektor, salah satunya sektor parkir. Hal ini diduga memicu capaian Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tak pernah mencapai target PAD.
Atas indikasi kebocoran dan PAD tak pernah mencapai target ini, Dewan pun memberikan rapor pada OPD.
Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Barat, Hj. Robihatul Khairiyah menerangkan bahwa Rapat Komisi III dengan OPD membahas LKPJ Bupati Tahun 2024. Terdapat tujuh OPD leading sector Komisi III, terdiri dari PU, Dishub, Perkim, Kominfo, BPBD, DLH dan PBJ.
Pihaknya menitikberatkan pada evaluasi korelasi antara yang terealisasi dengan tidak terealisasi, termasuk alasan-alasan tidak terealisasi. Kemudian bagimana ke depan semua bisa terealisasi sesuai target, baik itu PAD maupun realisasi anggaran tahun 2025 ini.
“Rata semua OPD leading sector ini capaian target realisasi anggaran hampir 100 persen, tetapi catatan beratnya pada PAD,” tegasnya, kemarin.
Politisi Demokrat itu mengharapkan dari enam OPD leading sector, yang memungkinkan menghasilkan PAD adalah Dishub. “Semua sepakat kebocoran PAD itu terjadi dan ada di sektor parkir,” imbuhnya.
Hitung-hitungan secara sederhana saja, di semua Alfamart dan Indomaret serta pasar swalayan se-Lobar begitu besar. Namun pemasukan dari parkir kecil. Jika dibanding dengan Kota Mataram, pemasukan di Lobar jauh tertinggal. Itu belum termasuk parkir di pasar, tepi jalan, dan lainnya.
Dari target Dishub tahun ini, Rp3,7 miliar per bulan April baru mencapai 16 persen, di angka Rp480 juta lebih. Sementara, waktu yang tersisa delapan bulan lagi. Kalau dihitung rata-rata, maka diperkirakan tidak mencapai 50 persen hingga akhir tahun. “Yang selalu menjadi pertanyaan, kenapa tidak pernah mencapai target tiap tahunnya PAD ini,” kata Politisi Demokrat ini.
Dibanding tahun 2024, target PAD ini turun dari Rp5 miliar lebih. “Tapi kenapa bikin target setinggi itu, sementara tidak mencapai target ini menjadi catatan kami. Itu jadi rapor merah dari komisi III,” tegas dewan Dapil Narmada-Lingsar ini.
Lebih lanjut, capaian target PAD ini meleset karena berbagai faktor termasuk di internal maupun eksternal. Di antaranya, penerapan QRIS yang tidak terlaksana, sehingga target diturunkan. Kemudian kinerja OPD lainnya seperti DLH dan PU didorong meningkat PAD, melalui sumber yang bisa dimaksimalkan.
Kinerja semua OPD penghasil ini harus menjadi catatan Bupati dan Wabup. Seban diketahui visi misi, butuh dana tidak sedikit untuk merealisasikannya sehingga semua OPD digenjot menghasilkan PAD. “Otomatis ini PR bersama untuk menggenjot PAD,” tegasnya. (her)
