KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengkritisi substansi dokumen RPJMD terbaru yang dinilai tidak menunjukkan pembaruan signifikan dari periode sebelumnya. Dalam rapat pembahasan bersama jajaran Bappeda Kota Mataram, ia menyoroti bahwa perbedaan antara RPJMD lama dan baru hanya terletak pada pergantian judul, sementara isi dan semangat visinya dinilai hampir identik.
“Kami melihat RPJMD yang sekarang dengan yang kemarin hanya berganti judul. Visinya sama, hanya dikemas berbeda,” ujarnya dalam pertemuan tersebut pada Jumat, 11 April 2025. Ia mencontohkan perubahan visi dari “Terwujudnya Kota Mataram yang religius, maju, dan berbudaya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa” menjadi “Terwujudnya Kota Mataram maju, sejahtera, berkelanjutan sebagai kota pariwisata dan ekonomi kreatif.”
Menurut Rachman, pergeseran fokus dari perdagangan dan jasa ke pariwisata dan ekonomi kreatif tampak tidak konsisten dengan kondisi dan potensi riil Kota Mataram. “Kita tahu, akar ekonomi Mataram itu dari perdagangan dan jasa. Pariwisata memang bagian dari jasa, tapi apa yang mau dijual? Kalau kita sebut pariwisata, maka kita harus menciptakan sesuatu yang layak dijual,” tegasnya.
Rachman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan. “Kami di legislatif banyak turun ke masyarakat, jadi tahu apa yang dibutuhkan warga. Kenapa kami tidak dijadikan mitra strategis?” katanya sambil menyoroti kurangnya ruang untuk masukan dari DPRD dalam penyusunan dokumen penting tersebut.
Kritik juga dilayangkan terhadap misi-misi pembangunan yang dinilai hanya mengalami perombakan redaksional tanpa pembaruan substansial. Salah satu contohnya adalah misi peningkatan sumber daya manusia, yang sebelumnya berbunyi “Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter” menjadi “Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter”.
“Intinya sama, hanya diganti katanya saja. Tapi dari semua visi-misi ini, mana yang sudah benar-benar tercapai?” tanya Rachman.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan sembilan prioritas pembangunan dalam waktu lima tahun. Salah satu isu yang diangkat adalah ketimpangan dalam sektor pendidikan, khususnya terkait keberadaan sekolah unggulan yang dinilai menegaskan ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Kota Mataram.
“Visi meratakan pendidikan itu seperti apa? Sampai sekarang, masih ada perbedaan status antara sekolah unggulan dan yang tidak. Itu harus dibenahi,” ujarnya, sambil menyarankan agar Kepala Dinas Pendidikan dipanggil untuk memaparkan rencana nyata terkait pemerataan pendidikan.
Dalam sesi yang sama, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini juga menyoroti tidak konsistennya pelaksanaan janji-janji tahunan dalam dokumen RPJMD. Ia menyebut banyak rencana yang diulang tiap tahun namun tidak kunjung direalisasikan. “Yang sering kali diwujudkan justru program-program yang tidak terlalu mendesak,” tegasnya. (fit)
