Mataram (Suara NTB) – Sejumlah anggota DPRD Kota Mataram menyampaikan kritik tajam terhadap Pemkot Mataram yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam pelaksanaan sembilan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama antara DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram, pada Jumat, 11 April 2025.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH, secara langsung mempertanyakan implementasi dari isu-isu strategis yang disebutkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kota. Menurutnya, meskipun tantangan pelaksanaan telah disebutkan, namun solusi yang ditawarkan belum terlihat jelas.
“Dalam isu strategis yang disusun, hanya dicantumkan tantangannya saja. Solusinya seperti apa tidak dijelaskan. Contohnya terkait pemerataan pendidikan, itu harus dijelaskan detail penyebab dan solusinya. Kalau masalahnya infrastruktur sekolah tidak merata, apa langkah pemerintah untuk menyamakan fasilitas? Kalau kualitas guru tidak merata, apa solusinya?,” ungkap Zuhar parhi.
Ia mencontohkan ketimpangan kualitas antara guru di SMP Negeri 2 dengan sekolah lain seperti SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 7 Mataram yang menyebabkan banyak orang tua lebih memilih sekolah tertentu. “Kalau solusinya pelatihan untuk guru agar kualitasnya merata, maka itu yang harus dilakukan. Jangan hanya ditulis di atas kertas tanpa ada aksi nyata dari OPD,” tegas politisi PKS ini.
Selain soal pendidikan, ia juga menyoroti tingginya angka pernikahan dini di Kota Mataram yang dinilai belum ditangani secara serius. Ia mempertanyakan kinerja instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan BP3AKB, yang dinilai belum menunjukkan upaya nyata. “Masalah ini jangan hanya dijadikan bahan tidur. Kita ini harus bekerja untuk masyarakat. Kalau masyarakat tidak puas, itu mencerminkan kegagalan kinerja pemerintah kota secara keseluruhan,” ujar Zuhar Parhi.
Persoalan banjir juga tidak luput dari sorotan. Ia mencontohkan kejadian banjir beberapa hari lalu di sekitar kantor KPU Kota Mataram yang sempat membuat kendaraan kesulitan melintas. “Kalau air tergenang tinggi seperti itu, bagaimana solusinya? Apa kita biarkan saja kantor KPU ikut kebanjiran dan dokumennya rusak?,” tanyanya.
Ia juga mengkritik sikap beberapa OPD yang dianggap tidak mau berkoordinasi dengan DPRD. Padahal, menurutnya, sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kedudukan sejajar sebagai bagian dari pemerintah daerah bersama kepala daerah.
“Jangan merasa lebih tinggi dari DPRD. Kami ini adalah wakil rakyat. Pemerintah daerah itu adalah Walikota dan DPRD, bukan OPD. Jadi hargai kami,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini.
Dalam pernyataannya, ia juga mendorong adanya komunikasi yang lebih intens antara OPD dan DPRD, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk mendukung program-program prioritas yang masih kekurangan anggaran. (fit)
