DPRD Kota Mataram secara resmi menyampaikan hasil pembahasan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja strategis demi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini dalam penyampaiannya menegaskan bahwa relasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemimpin daerah dengan DPRD tidak hanya sebatas hubungan kerja formal, melainkan sebuah kemitraan yang harus dibangun atas dasar saling mendukung, terbuka, dan transparan. Sinergi ini dianggap krusial dalam menyusun dan menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah dan DPRD harus bahu membahu dalam merancang pembangunan strategis dan menetapkan arah kebijakan yang mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat. Karenanya, komunikasi yang efektif dan partisipatif menjadi kunci dalam setiap proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pembahasan yang dilakukan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram 2025–2029 melahirkan sejumlah pokok pikiran penting. RPJMD dipandang sebagai implementasi visi, misi, dan janji politik kepala daerah yang harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dokumen ini juga diharapkan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang meliputi empat pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum.
“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan yang sarat nilai strategis dan politis,” lanjut Zaini. “Ia adalah media untuk merealisasikan janji kampanye kepala daerah yang telah dipilih masyarakat,” katanya.
DPRD memberikan beberapa rekomendasi penting guna menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD. Salah satunya adalah perbaikan basis data yang digunakan dalam penyusunan dokumen agar lebih akurat dan sesuai kondisi riil daerah.
Dewan juga menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan pendidikan, peningkatan strategi pengelolaan sampah, penanganan banjir dan rob di kawasan selatan, hingga upaya perlindungan terhadap anak dan pencegahan pernikahan dini.
DPRD berharap seluruh program dan kebijakan yang telah dirancang dapat direalisasikan secara tuntas dalam lima tahun ke depan, membawa perubahan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. (fit)
