Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam rencana mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Ketua Fraksi Demokrat, Indra Jaya Usman, menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada gubernur sebagai pemegang hak prerogatif.
Mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemprov NTB telah beberapa kali diwacanakan, namun hingga kini belum terealisasi. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi psikologis aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.
“Kami percaya bahwa Pak Gubernur telah memiliki data yang lengkap dan komprehensif terkait komposisi birokrasi. Evaluasi pasti sudah dilakukan terhadap pejabat yang perlu digeser, diisi, maupun disegarkan untuk mendukung percepatan visi-misi Iqbal–Dinda,” ujar Indra Jaya Usman, Senin, 21 April 2025.
Politikus yang akrab disapa IJU ini juga menilai bahwa keputusan mutasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Gubernur dinilai memiliki pertimbangan matang, termasuk informasi mendalam mengenai rekam jejak setiap pejabat.
“Tidak bisa hanya berdasar isu yang beredar. Pak Gubernur tentu punya akses informasi yang lebih luas dan mendalam. Karena itu, kami percayakan sepenuhnya pada beliau,” tegas IJU yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.
Ia menambahkan, Fraksi Demokrat memiliki visi yang sejalan dengan kepemimpinan Iqbal–Dinda, terutama dalam mengejar ketertinggalan pembangunan di NTB.
“Kami ingin percepatan pembangunan. Banyak persoalan yang harus dibenahi, sehingga diperlukan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing,” pungkasnya. (ndi)
