Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 140 desa di NTB telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Kehadiran koperasi ini, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi desa dan pengurangan angka kemiskinan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan membentuk 1.166 koperasi merah putih, sesuai dengan jumlah desa yang ada di provinsi ini.
Untuk realisasi pembentukan koperasi desa, DPMPD Dikcapil bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Hingga pertengahan Mei 2025 ini, 140 desa telah menyelenggarakan Musdes dan memutuskan untuk membentuk koperasi.
‘’Model pengembangannya ada tiga. Pertama, membentuk koperasi baru. Kedua, mengembangkan koperasi aktif yang sudah ada. Ketiga, revitalisasi koperasi yang tidak aktif,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 14 Mei 2025.
Kegiatan Musdes ini sekaligus menjadi tahap awal untuk pengurusan akta dan badan hukum koperasi. Pemerintah menargetkan seluruh 1.166 desa sudah memiliki koperasi berbadan hukum pada Juni 2025 mendatang.
“Kita optimis, meskipun ada kemungkinan sedikit keterlambatan, seluruh desa bisa menyelesaikan prosesnya sesuai target,” sambungnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB juga sedang mengupayakan pembentukan Desa Berdaya. Program Desa Berdaya difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, yang saat ini masih mencakup sekitar 336 desa miskin di NTB. Pemerintah juga menetapkan tiga fokus utama dalam program ini, yakni pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi pariwisata dunia.
Saat ini, Pemprov NTB kata Hamdi tengah menanti turunnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar pengelolaan program Desa Berdaya di NTB.
“Kita sedang menunggu turunnya Pergub tentang Desa Berdaya, bagaimana pola kelolanya. Jumlah desa di NTB itu ada 1.166. Targetnya semua desa nanti akan terlibat,” terangnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, masing-masing desa diarahkan untuk mengidentifikasi potensi lokal mereka, termasuk pengembangan sektor fotografi, pertanian, atau pariwisata berbasis desa.
“Kita harapkan desa bisa mengenali potensi masing-masing dan memilih sektor yang paling sesuai untuk dikembangkan. Semua diarahkan pada pencapaian output strategis pemerintah,” jelasnya. (era)
