Mataram (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi NTB terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 14 Mei 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan menggali masukan dan pengalaman dari Pemda KLU yang telah lebih dulu menerapkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Pansus IV, Hamdan Kasim, menyampaikan bahwa masukan dari KLU akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Ranperda.
“Kami bersama pimpinan DPRD dan anggota Pansus IV melakukan kunjungan ke Pemda KLU untuk menyerap berbagai masukan. KLU sudah menerapkan perampingan OPD, dan ini bisa jadi referensi yang sangat berguna,” ujar Hamdan.
Dari hasil diskusi, Pansus IV menyoroti bahwa perampingan OPD bertujuan menciptakan efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan publik. Namun, Hamdan mengingatkan adanya konsekuensi yang harus diperhitungkan, seperti peningkatan beban kerja pada OPD yang dileburkan.
“Salah satu masukan penting adalah tentang beban kerja OPD yang digabungkan, karena berdampak pada kebutuhan anggaran yang lebih besar. Ini tentu harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan Ranperda,” tambahnya.
Hamdan menegaskan, Pansus IV akan bekerja secara maraton agar Ranperda ini segera rampung dan bisa ditetapkan. Ia juga menyebut, pengalaman KLU akan memperkaya isi Ranperda tersebut.
“Kami akan segera menjadwalkan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait. Targetnya, pembahasan Pansus ini bisa selesai dalam waktu dekat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Yek Agil, yang turut mendampingi kunjungan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan menyelaraskan program pembangunan antara Pemprov NTB dan Pemkab KLU.
“Kunjungan ini penting untuk memastikan sinergi program pembangunan antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara, agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. (ndi)
