Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 masih mengalami penundaan tanpa kepastian waktu. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di internal partai, termasuk dugaan adanya persaingan politik yang memicu penundaan tersebut.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Firadz Pariska, yang juga ditunjuk sebagai ketua panitia Musda, membenarkan bahwa hingga kini belum ada penjadwalan ulang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.
“Waalaikumsalam, masih belum. Kami masih menunggu penjadwalan. Nanti kalau sudah ada informasi, kami kabari,” ujar Firadz kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Rabu, 11 Juni 2025.
Penundaan tanpa kepastian ini memicu beragam reaksi dari kader internal maupun pengamat politik eksternal. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan adanya gesekan politik internal antara dua tokoh potensial yang digadang-gadang akan berebut kursi Ketua DPD Golkar NTB.
Namun, Firadz membantah bahwa penundaan Musda terkait persaingan tersebut. Ia menegaskan bahwa alasan utama penundaan adalah karena Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, berhalangan hadir.
“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penundaan Musda murni karena alasan teknis. Pak Ketua Umum berhalangan hadir, sementara beliau sangat ingin menyapa langsung para kader di NTB,” jelasnya.
Meski demikian, sumber internal partai menyebut bahwa penundaan Musda diduga dipicu oleh ketegangan antara dua kader senior Partai Golkar yang disebut-sebut akan bersaing dalam perebutan kursi Ketua DPD. Keduanya adalah Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, dan Wali Kota Mataram sekaligus Ketua DPD Golkar NTB saat ini, H. Mohan Roliskana.
Hingga berita ini diturunkan, DPP Partai Golkar belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal pasti pelaksanaan Musda NTB. (ndi)
