Dompu (Suara NTB) – Banyak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya sampai ke persidangan, sehingga membuat kekhawatiran para ASN untuk menjadi pejabat.
Kondisi ini dikhawatirkan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun dan akan berdampak mandeknya proses pembangunan di daerah akibat tidak ada yang ingin menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Karena paket proyek ketika dipersoalkan, PPK selalu menjadi sasaran dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.
Hal itu disampaikan Ir Muttakun saat menjadi pembicara pada acara Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2025 di aula Pendopo Bupati, Senin, 16 Juni 2025. Muttakun mengaku, sering didatangi para Kepala Sekolah, Kepala Desa, PPK pada perangkat daerah dan menyampaikan, sering menjadi sasaran dipanggil APH. Padahal pekerjaan belum selesai dikerjakan dan tidak ada temuan auditor atas pekerjaannya.
”Agar mereka bisa bekerja secara aman dan nyaman, kita optimalkan peran auditor internal – Inspektorat melakukan pengawasan. Kalau ada laporan masuk, silahkan saja diterima laporannya. Tapi untuk proses lebih lanjut, kita kembalikan dulu pada Inspektorat sebagai auditor internal yang bertugas melakukan pengawasan,” harap Muttakun yang didengar langsung oleh Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, SIK., perwakilan Kajari Dompu, dan Dandim 1614/Dompu.
Sebelumnya, Muttakun juga menyampaikan harapannya agar Muspida Dompu perlu bertemu membahas berbagai persoalan di daerah. Termasuk meminta masukannya terhadap berbagai persoalan yang ada. Saran dan analisa dari Kapolres, Kajari, dan Dandim sangat dibutuhkan dalam kelancaran pembangunan di daerah. ”Saran, analisa dan masukan dari Kapolres dan Kajari sangat baik untuk kemajuan pembangunan daerah kedepan,” katanya. (ula)
