Selasa, Maret 10, 2026

BerandaEKONOMIPerang Iran-Israel Perburuk Ekspor UMKM NTB ke Timur Tengah

Perang Iran-Israel Perburuk Ekspor UMKM NTB ke Timur Tengah

Mataram (Suara NTB) – Memanasnya konflik geopolitik antara Iran dan Israel berdampak pada sektor ekspor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya yang menjangkau pasar Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) NTB, Hariono, mengungkapkan bahwa kondisi pasar luar negeri yang melemah kini diperburuk oleh ketegangan geopolitik global. Hal ini memicu ketidakpastian di pasar keuangan serta inflasi yang meningkat, yang secara langsung berimbas pada penurunan daya beli konsumen.

“Karena dampak perang, kebiasaan daya beli konsumen menurun. Itu kekhawatiran kita,” ujar Hariono di Mataram, Senin, 16 Juni 2025.

Ia menyebutkan bahwa produk-produk ekspor seperti kerajinan tangan, mutiara, dan tenun, yang selama ini banyak dikirim ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, kini mengalami penurunan permintaan. Konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sementara produk UMKM sebagian besar masuk kategori non-esensial.

Selain tantangan dari luar negeri, pelaku UMKM di NTB juga terdampak kebijakan pemerintah yang meniadakan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Kebijakan ini membuat pelaku usaha kehilangan banyak momentum promosi dan penjualan, khususnya melalui bazar dan pameran.

“Sepinya kegiatan ekonomi sekarang bahkan lebih terasa dibanding saat COVID-19. Efek dominonya sangat panjang,” kata Hariono.

Di tengah tekanan tersebut, banyak pelaku UMKM terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan karyawan untuk menekan kerugian.

BPD ASEPHI NTB yang saat ini menaungi 38 UMKM, baik eksportir maupun non-eksportir, meminta dukungan pemerintah agar memberikan subsidi guna mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Asephi sangat mengharapkan dukungan pemerintah, terutama adanya subsidi bagi UMKM yang terdampak, agar risiko PHK bisa diminimalkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus seperti yang dilakukan pemerintah pusat, agar sektor non-formal seperti UMKM mendapat perhatian serius dalam menghadapi pelemahan ekonomi. (bul)

IKLAN
RELATED ARTICLES
IKLAN




VIDEO