Mataram (Suara NTB) – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB sampai saat ini belum menerima adanya laporan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang melaporkan permasalahannya di tengah situasi konflik di Iran.
Diketahui, Iran saat ini tengah berkonflik dengan Israel. Situasi tersebut, menimbulkan pertanyaan terkait kondisi WNI yang berada di sana, khususnya warga asal NTB.
Kepala BP3MI NTB, Noerman Adiguna menyebut sampai detik ini, pihaknya belum menerima laporan dari PMI asal NTB yang mengadu soal kondisinya di tanah Persia itu.
“Saat ini belum ada. Artinya sebelum terjadinya (konflik) ini pun belum ada laporan ke kita ada tenaga kerja Migran Indonesia asal NTB yang melaporkan masalah bekerja di Iran,” katanya kepada Suara NTB, Rabu 18 Januari 2025.
Ia juga menjelaskan, selama ini belum ada informasi terkait ada PMI asal NTB yang bekerja di Iran karena terkendala moratorium. Bila pun ada, warga tersebut merupakan PMI yang bekerja secara non prosedural atau ilegal.
“Karena Iran dan beberapa negara Timur Tengah itu memang dari 2015 untuk sektor rumah tangga masih di moratorium. Seharusnya tidak ada yang bekerja di sektor rumah tangga. Tapi kalau ada pun biasanya kami tahu setelah ada laporan. Nah, khusus Iran kami belum ada terima laporan terkait dengan masalah Pekerja Migran Indonesia asal NTB,” sambungnya.
Pun jika ada laporan yang masuk ihwal masalah yang dihadapi PMI asal NTB di Iran, BP3MI NTB akan berkoordinasi dengan pusat dan perwakilan di luar negeri untuk menangani warga NTB yang bekerja.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak langsung terhadap pekerja migran asal NTB. Namun, pihaknya tetap mewaspadai perkembangan situasi.
Sampai saat ini kami belum menerima laporan. Kami masih memantau kondisi di Timur Tengah, ujar Nelly, Minggu, 16 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait langkah penanganan khusus untuk pekerja migran di kawasan konflik. Meski demikian, Disnakertrans NTB terus menjalin koordinasi guna memastikan keselamatan warga NTB yang bekerja di luar negeri. (sib)
